PT ASDP Indonesia Ferry pun menuai sorotan terkait kinerjanya. Beberapa kalangan turut menyalahkan perusahaan pelat merah ini sebagai biang kerok kemacetan di Ketapang-Gilimanuk.
Namun Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi, memiliki pandangan yang berbeda. Menurutnya, ASDP sudah menjalankan fungsi sebagaimana mestinya.
Siswanto menyebut faktor penyebab terjadinya kemacetan horor di Ketapang akibat dari penerapan yang tidak tegas terhadap muatan Over Dimension Over Loading (ODOL) pada truk yang akan memasuki pelabuhan.
“Kepadatan di Ketapang bukan karena pelabuhan tidak siap melayani. Akan tetapi dikarenakan kendaraan truk ODOL melebihi kapasitas dermaga yang tersedia. Secara jumlah dermaga sudah sangat banyak dan harusnya apabila truk sesuai dengan ketentuan yang datang ke pelabuhan, tidak akan ada kemacetan sedikitpun,” kata Siswanto kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 30 September 2026.
Ia pun heran karena pelabuhan justru yang diminta menyesuaikan melayani truk ODOL.
“Truk ODOL tidak dilarang melintas di jalan dan bahkan dibiarkan masuk ke pelabuhan hingga terpaksa harus dimuat ke kapal. Ini kan sangat aneh,” tegasnya.
Bahkan Siswanto turut mendengar dari berbagai sumber soal yang terjadi di Ketapang. Ia menyebut adanya dugaan oknum sopir truk yang melakukan pemblokiran di penyeberangan Ketapang-Gilimanuk.
“Kalau info itu benar, ini kan sangat ironi. Ini tentu sangat membahayakan pelayaran dan keselamatan penumpang yang tidak dapat sandar di pelabuhan, mengganggu kelancaran distribusi barang dan menghambat perekonomian,” tegasnya lagi.
Pengamat maritim yang dikenal kritis ini lantas menyebut dampak terbesarnya adalah memicu benturan di lapangan. Pasalnya, penumpang tidak diperbolehkan naik ke atas kapal oleh para oknum yang melakukan pemblokiran di Pelabuhan Ketapang.
“Pihak keamanan pelabuhan, kepolisian dan TNI harus bertindak tegas. Tapi ini kok seakan-akan tidak berdaya menghadapi oknum sopir yang memblokir di dalam pelabuhan. Negara jangan sampai kalah dengan segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka harus ditindak tegas atas kejadian yang membahayakan dan merugikan masyarakat,” pungkasnya.
Sorotan tajam soal kemacetan di Ketapang salah satunya datang dari Anggota Komisi V DPR Edi Purwanto, Selasa, 29 September 2026. Ia meminta Kementerian Perhubungan bersama ASDP dan pemerintah daerah duduk bersama mengevaluasi pola penanganan yang selama ini dilakukan.
“Evaluasi perlu melihat kapasitas pelabuhan, pengaturan kendaraan sebelum masuk pelabuhan, proses boarding, bongkar muat, kesiapan kapal hingga pengaturan arus kendaraan di jalan menuju Ketapang,” kata Edi. 