Anggota Jaringan 98 Resolution, Yosef Sampurna Nggarang, menilai kredibilitas survei tidak cukup diukur dari angka statistik, tetapi juga dilihat dari independensi lembaga, transparansi pembiayaan, dan akuntabilitas metodologi.
“Survei-survei yang disajikan saat ini harus dibaca secara kritis karena berpotensi menjadi instrumen pembentukan persepsi negatif masyarakat terhadap pemerintah. Namun, pemerintah sendiri tidak perlu terganggu,” ujar Yos, sapaan Yosef dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 15 Oktober 2026.
Ia mempertanyakan objektivitas sejumlah lembaga survei yang menurut penilaiannya memiliki kecenderungan politik berseberangan dengan pemerintahan Prabowo.
“Beberapa lembaga survei memiliki preferensi politik yang jelas. Karena itu, independensi dan integritasnya dalam menyelenggarakan survei patut dipertanyakan. Jangan sampai otoritas akademik digunakan untuk melegitimasi kepentingan politik,” tegasnya.
Untuk menjaga independensi, ia meminta lembaga survei untuk membuka sumber pembiayaan dan metodologi penelitian agar publik dapat menguji independensi serta validitas hasilnya.
Menurutnya, angka statistik dapat menjadi alat propaganda apabila digunakan untuk menggiring opini publik demi kepentingan politik tertentu tanpa pertanggungjawaban ilmiah yang memadai.
“Propaganda politik tidak selalu menggunakan slogan. Angka statistik dan klaim akademis juga bisa menjadi instrumen propaganda apabila digunakan untuk membentuk persepsi politik tertentu,” ujarnya.
Meski demikian, Yos menegaskan pemerintah tetap harus menghormati hasil survei dan pandangan publik yang berbeda. Survei yang objektif dan kredibel, kata dia, dibutuhkan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah sekaligus memperbaiki kebijakan publik.
“Pemerintah membutuhkan survei yang benar untuk mengukur kinerjanya, bukan survei yang sekadar memenangkan pertarungan persepsi. Kalau pemerintah salah, kritik berdasarkan data. Kalau berhasil, akui berdasarkan data,” tegasnya.
Yos juga mengingatkan lembaga survei agar menjaga integritas keilmuan dan tidak membiarkan hasil penelitian menjadi alat pertarungan kepentingan politik.
“Jangan sampai ilmu pengetahuan kehilangan integritasnya karena dijadikan alat pertarungan politik. Pemerintah tidak perlu takut terhadap survei, tetapi publik harus kritis terhadap survei yang independensinya dipertanyakan,” pungkasnya. 