Hal itu disampaikan Kedutaan Besar (Kedubes) Singapura di Jakarta dalam sebuah pernyataan resmi Minggu, 25 Oktober 2026, menyusul beredarnya unggahan di media sosial yang mengaitkan kedua tokoh tersebut dengan pertemuan di tengah dinamika politik Indonesia dan Singapura.
“Kedutaan Besar mengetahui adanya unggahan di media sosial yang berisi pernyataan palsu yang mengklaim bahwa Profesor Saiful Mujani dan Dr. Dino Patti Djalal telah mengunjungi kediaman Duta Besar Singapura untuk Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2026,” demikian isi pernyataan tersebut.
Kedubes Singapura secara tegas membantah adanya kunjungan tersebut. Pihaknya juga menyatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia untuk menindaklanjuti penyebaran informasi yang dinilai tidak benar itu.
“Tidak ada kunjungan seperti itu yang terjadi. Ini jelas merupakan disinformasi, dan Kedutaan Besar akan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia untuk mengatasinya,” tegas Kedubes.
Sebelumnya, Dino Patti Djalal juga telah membantah kabar yang menyebut dirinya bersama Saiful Mujani menemui Dubes Singapura.
Dino memastikan informasi tersebut sepenuhnya fiktif karena pada 18 Oktober 2026 dirinya berada di Perth, Australia, selama tiga hari untuk menjadi pembicara dalam konferensi internasional mengenai perubahan iklim.
Dia mengaku baru kembali ke Indonesia pada Selasa malam.
“Saya ingin memberikan klarifikasi bahwa berita itu 100 persen fiktif, totally fabricated (sepenuhnya dikarang) karena pada hari Minggu itu saya berada di Perth, Australia selama 3 hari dan baru kembali Selasa malam,” ujar Dino melalui unggahan di media sosial.
Dino menduga penyebaran kabar tersebut bertujuan membangun persepsi bahwa dirinya tidak nasionalis dan berkolusi dengan Singapura.
Dia juga memperingatkan masyarakat sipil agar mewaspadai dugaan operasi terkoordinasi melalui akun-akun media sosial yang menyebarkan informasi fiktif. Menurut Dino, praktik semacam itu dapat menjadi salah satu bentuk intimidasi terhadap kebebasan berbicara.