\n
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, salah satu opsi yang sedang dibahas adalah pembagian dapur ke dalam beberapa klaster, terutama untuk menjawab tantangan pelaksanaan program di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).<\/p>\n
\n \u201cSalah satu opsi yang akan diambil memang seperti itu, klasterisasi dapur. Karena memang kalau kita mengacu mungkin daerah-daerah yang di 3T itu jumlah penduduknya tidak sebanyak di Jawa,\u201d kata Agustina dalam konferensi pers di Kantor Pusat BGN, Kamis, 18 Juni 2026.<\/p>\n
Menurutnya, skema dapur di wilayah 3T tidak bisa disamakan dengan daerah padat penduduk seperti di Pulau Jawa. Karena itu, sistem operasional dan kapasitas dapur nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
<\/p>\n
\n
\u201cNanti tentu itu akan berbeda dengan yang di Jawa, sistem dapurnya dan sebagainya juga nanti akan berbeda,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Agustina menilai pola yang selama ini diterapkan masih terlalu seragam. Padahal jumlah penerima manfaat setiap dapur berbeda-beda, mulai dari ratusan hingga ribuan orang.<\/p>\n
\u201cSekarang kan semua sama rata 6 juta per hari walaupun penerima manfaatnya 500, 1.000, 1.500, 3.000. Itu kan enggak fair sebenarnya,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Karena itu, BGN saat ini tengah melakukan penyusunan dan pemutakhiran data penerima manfaat sebagai dasar penentuan kapasitas dapur di setiap wilayah.<\/p>\n
\u201cNanti penerima manfaatnya juga dipastikan dulu di situ ada berapa di daerah yang akan dilayani. Jadi itulah pentingnya kami menyusun data,\u201d jelas Agustina.<\/p>\n
Menurut dia, kebijakan klasterisasi diharapkan membuat anggaran program MBG lebih tepat sasaran sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan, khususnya bagi masyarakat di wilayah yang memiliki karakteristik berbeda dengan daerah perkotaan.![\"rmol](\"https:\/\/dashboard.rmol.id\/assets\/images\/logo\/10441704062019_akhir.png\"\/)
<\/p>\n
<\/p><\/div>\n