\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t
Padahal Samin Tan sudah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan pengelolaan tambang batu bara di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah yang sedang digarap Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung).<\/p>\n
Kasubdit I Kortas Tipidkor Polri, Kombes Danny H. Ardiantara B. Sianipar memastikan kasus yang ditangani pihaknya berbeda dengan Kejagung.<\/p>\n
\u201cPerkara yang kami tangani berbeda dengan yang ditangani Kejagung,\u201d kata Danny di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Selasa 30 Juni 2026.<\/p>\n
\t\t\t\t\t\t\t<\/p>\n
\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\tDi Kortas Tipidkor, kasus yang menjerat Samin Tan terkait jual beli BBM yang berlangsung pada periode 2009-2012.<\/p>\n
\u201cKalau perkara kami adalah skema penjualan BBM non tunai. Kalau Kejagung adanya penjualan batubara tanpa izin PKP2B yang sudah dihentikan Kementerian ESDM,\u201d kata Danny.<\/p>\n
Atas alasan itu, Samin Tan tidak dilakukan penahanan. Karena telah ditahan lebih dulu oleh penyidik Kejagung.<\/p>\n
Selain Samin Tan, penyidik juga menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Sidhi Widyawan atau SW selaku Direktur Pemasaran PT PPN periode 2008-2011; JI, selaku Vice President Sales wilayah timur PT PPN periode 2009-2013; dan WTD, selaku General Manager Treasury and Vice President Treasury PT PPN.<\/p>\n
Dalam kasus di Kortas Tipdikor, Samin Tan dan tersangka lain menjalankan modus lewat kerja sama penjualan BBM jenis High Speed Diesel (HSD) antara PT PPN dengan PT AKT.\u00a0<\/p>\n
Semula kerja sama itu menggunakan mekanisme pembayaran yang aman melalui Letter of Credit (L\/C) atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN). Sayangnya, PT AKT telah berulang kali terlambat melakukan pembayaran bahkan penunggakan pembayaran.<\/p>\n
Hal ini dimanfaatkan ketiga tersangka mantan pejabat PT PPN dengan tidak melakukan penghentian penyaluran BBM ataupun langkah-langkah mitigasi risiko sebagaimana mestinya.\u00a0<\/p>\n
Parahnya mereka justru melakukan serangkaian perubahan kebijakan melalui addendum perjanjian yang semakin menguntungkan PT AKT.<\/p>\n
Keempat tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan\/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP lama atau Pasal 603 dan\/atau Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.![\"rmol](\"https:\/\/dashboard.rmol.id\/assets\/images\/logo\/10441704062019_akhir.png\"\/)
<\/p>\n
![](\"https:\/\/rmol.id\/v4_assets\/img\/icon\/google-logo.png?v=2\"\/){kind=logo}
<\/div>\n