\n
Demikian disampaikan Anggota Pansus Mohammad Ongen Sangaji, dikutip dari laman DPRD DKI Jakarta, Senin 20 Juli 2026.<\/p>\n
\n Menurut Ongen, langkah menggandeng aparat penegak hukum agar para pengembang tidak mangkir dari kewajiban penyerahan aset fasos-fasum.<\/p>\n
Ongen menyebut, luasan aset yang belum diserahkan oleh pengembang diperkirakan mencapai sekitar 27,5 juta hektare.
<\/p>\n
\n
Data itu berdasarkan laporan resmi Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Wilayah (TP3W) di masing-masing wilayah kota administratif.<\/p>\n
\u201cPansus ini dibuat karena pengembang hampir sebagian besar itu belum menyerahkan aset, dan itu puluhan juta hektar,\u201d kata Ongen.<\/p>\n
Lebih lanjut, Ongen menyayangkan sikap pengembang yang dinilai tidak kooperatif untuk memenuhi kewajiban hukum penyerahan aset fasos-fasum.<\/p>\n
\u201cKita akan tinjau lapangan untuk menyesuaikan data,” kata Ongen.<\/p>\n
Apalagi, kata Ongen, ulah minus pengembang itu berdampak langsung pada warga penghuni perumahan yang seharusnya mendapatkan hak infrastruktur secara penuh.<\/p>\n
“Masyarakat tidak bisa menikmati infrastruktur yang seharusnya mereka nikmati dari hasil pembayaran pajak,\u201d pungkas Ongen.![\"rmol](\"https:\/\/dashboard.rmol.id\/assets\/images\/logo\/10441704062019_akhir.png\"\/)
<\/p>\n<\/div>\n