\n
Anggota Komisi II DPR Ahmad Heryawan (Aher) meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyusun solusi bersama para pemangku kepentingan agar persoalan tersebut tidak menimbulkan ketidakpastian bagi PPPK.<\/p>\n
\n Menurut Aher, pengangkatan PPPK merupakan kebijakan pemerintah pusat, sementara pembayaran gaji menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Persoalan muncul ketika sejumlah daerah terdampak efisiensi APBD.<\/p>\n
\u201cPersoalannya, ada daerah yang terkendala membayar karena APBD mereka mengalami efisiensi,\u201d kata Aher dalam keterangan yang diterima, Kamis 23 Juli 2026.
<\/p>\n
\n
Mantan Gubernur Jawa Barat itu menilai persoalan tersebut perlu dibahas secara komprehensif, termasuk bagi PPPK penuh waktu maupun paruh waktu.<\/p>\n
Politikus PKS itu menegaskan PHK bukan solusi. Pemerintah, kata dia, perlu mencari alternatif lain, seperti dukungan dari pemerintah pusat maupun penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).<\/p>\n
\u201cBukan penyelesaian dengan cara PHK atau memberhentikan, tetapi melalui langkah-langkah lain,” pungkas Aher. ![\"rmol](\"https:\/\/dashboard.rmol.id\/assets\/images\/logo\/10441704062019_akhir.png\"\/)
<\/p>\n<\/p><\/div>\n