\n<\/p>\n
KUBU RAYA, Kabar Terbaru \u2014 Pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang merupakan bagian dari program nasional Pemerintah Pusat mendapat perhatian dari Pemerintah Desa Punggur Kapuas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya.
\u200e
\u200ePemerintah Desa Punggur Kapuas melalui Anwar, kepada awak media, Senin (27\/7\/2026), menyampaikan sejumlah hal yang menjadi perhatian, mulai dari manfaat KDMP bagi masyarakat, potensi persaingan dengan pelaku usaha lokal, dampak terhadap Dana Desa, hingga transparansi anggaran pembangunan gerai.
\u200e
\u200eMenurut Anwar, pihaknya pada prinsipnya menyambut baik program KDMP sebagai program nasional pemerintah. Namun, pemerintah desa hingga kini masih mempertanyakan bagaimana skema dan manfaat program tersebut secara nyata bagi masyarakat desa ke depan.
\u200e
\u200e\u201cProgram KDMP ini merupakan program nasional dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Namun sejauh ini kami belum mengetahui secara pasti bagaimana manfaatnya ke depan, khususnya bagi masyarakat di desa,\u201d ungkapnya.
\u200e
\u200eIa berharap keberadaan KDMP nantinya tidak justru menimbulkan persaingan langsung dengan pelaku usaha yang selama ini telah menjalankan kegiatan ekonomi di desa.
\u200e
\u200eMenurutnya, masyarakat desa sudah memiliki usaha yang menjadi sumber penghasilan keluarga. Karena itu, kehadiran koperasi diharapkan dapat memperkuat dan memberdayakan usaha masyarakat, bukan malah membuat pelaku usaha lokal kehilangan pasar.
\u200e
\u200e\u201cYang kami khawatirkan jangan sampai KDMP bersaing dengan pelaku-pelaku usaha yang merupakan warga desa sendiri. Jangan sampai keberadaan koperasi malah mematikan usaha masyarakat yang sudah berjalan,\u201d ujarnya.
\u200e
\u200eDesa Hanya Menyediakan Lahan
\u200eSelain persoalan manfaat dan persaingan usaha, Pemerintah Desa Punggur Kapuas juga menyoroti pembangunan fisik gerai KDMP yang disebut memiliki nilai anggaran secara global sekitar Rp1,6 miliar.
\u200e
\u200eAnwar menjelaskan, keterlibatan pemerintah desa dalam pembangunan fisik tersebut sejauh ini hanya sebatas menyediakan lahan. Sementara mekanisme pekerjaan, pelaksana, maupun pihak yang bertanggung jawab terhadap pembangunan berada di luar kewenangan pemerintah desa.
\u200e
\u200e\u201cDari pemerintah desa, kami hanya menyediakan lahan. Untuk pembangunan fisiknya, kami tidak terlibat langsung. Mekanisme pelaksanaan pekerjaan dan pihak yang mengerjakan merupakan kewenangan pihak terkait,\u201d jelasnya.
\u200e
\u200eIa juga mengaku memperoleh informasi bahwa pemerintah desa nantinya akan mendapatkan manfaat atau hasil setelah bangunan tersebut selesai. Namun, hingga kini mekanisme maupun besaran manfaat tersebut belum diketahui secara jelas.
\u200e
\u200eDana Desa Terpangkas, Infrastruktur Dikhawatirkan Tertunda
\u200ePersoalan lain yang menjadi perhatian pemerintah desa adalah dampak pemangkasan atau pengalihan Dana Desa untuk mendukung pembangunan gerai KDMP.
\u200e
\u200eMenurut Anwar, kondisi tersebut berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan sejumlah pembangunan infrastruktur yang sebelumnya telah direncanakan.
\u200e\u201cDampak yang kami rasakan, dengan adanya pemangkasan Dana Desa untuk pembangunan gerai KDMP, kami menjadi tidak bisa melanjutkan sejumlah pembangunan infrastruktur yang sebelumnya sudah kami targetkan,\u201d katanya.
\u200e
\u200ePemerintah desa berharap pembangunan gerai KDMP tidak hanya berhenti pada pembangunan gedung, tetapi juga diikuti dengan penyediaan infrastruktur pendukung, terutama akses jalan menuju lokasi.
\u200e
\u200e\u201cJangan sampai gedungnya megah, tetapi jalannya seperti jalan tikus. Kendaraan besar seperti truk nantinya juga sulit masuk. Karena anggaran desa sudah terpangkas untuk pembangunan gerai KDMP, kami berharap pemerintah pusat juga memperhatikan pembangunan jalan menuju lokasi,\u201d tegasnya.
\u200e
\u200eMenurutnya, bangunan yang baik harus didukung akses dan sarana pendukung yang memadai agar keberadaan KDMP nantinya benar-benar dapat berfungsi dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
\u200e
\u200eTransparansi Anggaran Dipertanyakan
\u200ePemerintah Desa Punggur Kapuas juga mempertanyakan aspek transparansi pembangunan gerai KDMP. Hingga saat ini, pihak desa mengaku belum memperoleh informasi secara lengkap mengenai rincian anggaran maupun mekanisme pelaksanaan pekerjaan.
\u200e\u201cUntuk transparansinya, sementara ini kami belum mendapatkan informasi secara lengkap. Yang kami ketahui nilai pembangunan secara global sekitar Rp1,6 miliar,\u201d ujarnya.
\u200e
\u200eLebih lanjut, Anwar menyebut pihaknya memperoleh informasi dari pelaksana pekerjaan bahwa nilai pekerjaan yang telah dilaksanakan hingga saat ini berada di kisaran Rp1 miliar.
\u200e
\u200eAdanya perbedaan informasi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan dari pemerintah desa mengenai rincian nilai pekerjaan serta penggunaan anggaran secara keseluruhan.
\u200e
\u200e\u201cKalau anggarannya Rp1,6 miliar, sementara informasi yang kami dapat pekerjaan yang sudah dilaksanakan sekitar Rp1 miliar, tentu ini perlu dijelaskan. Kami mempertanyakan bagaimana mekanisme dan penggunaan selisih anggaran tersebut,\u201d katanya.
\u200e
\u200eIa menegaskan, pertanyaan tersebut bukan dimaksudkan untuk menuduh pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk kontrol dan upaya mendorong keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran pembangunan yang berada di wilayah desa.
\u200e
\u200ePemerintah desa berharap pemerintah pusat maupun instansi serta pihak berwenang memberikan penjelasan secara terbuka terkait sumber anggaran, rincian penggunaan dana, mekanisme pelaksanaan pekerjaan, nilai kontrak, pihak pelaksana, hingga progres pembangunan gerai KDMP.
\u200e
\u200e\u201cYang kami minta hanya transparansi. Kalau memang anggarannya Rp1,6 miliar, harus jelas berapa nilai pekerjaannya, bagaimana penggunaannya dan ke mana sisa anggarannya. Jangan sampai pemerintah desa yang kemudian ikut dipertanyakan masyarakat, padahal kami tidak terlibat langsung dalam pembangunan tersebut,\u201d pungkasnya.
\u200e
\u200eMinta KDMP Berpihak pada Ekonomi Masyarakat Pemerintah Desa Punggur Kapuas pada prinsipnya menyambut baik program KDMP sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan perekonomian masyarakat desa.
\u200e
Namun, pemerintah desa berharap implementasi program tersebut tetap memperhatikan keberadaan pelaku usaha lokal, ketersediaan infrastruktur pendukung, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
\u200e
\u200e
\u200eHingga berita ini diterbitkan, instansi terkait, kontraktor pelaksana, pengawas lapangan, maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) belum dapat dihubungi untuk memberikan penjelasan dan memastikan informasi terkait nilai anggaran, pelaksanaan pekerjaan, serta progres pembangunan gerai KDMP tersebut.
\u200e
\u200e
\u200eBerita ini disusun berdasarkan hasil investigasi lapangan dan keterangan narasumber. Redaksi tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan prinsip pemberitaan yang berimbang.
\u200e
\u200eRedaksi juga membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada seluruh pihak yang berkepentingan untuk memberikan tanggapan, klarifikasi maupun penjelasan resmi terkait informasi yang dimuat, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
\u200eRedaksi berkomitmen menjunjung tinggi profesionalitas, keberimbangan dan akurasi dalam penyajian informasi kepada masyarakat.
\u200e(mk***)
\u200e
\u200e<\/p>\n
<\/div>\n