\n<\/p>\n
PONTIANAK, Kabar Terbaru \u2013 PW GNPK RI Kalimantan Barat menerima laporan dari masyarakat terkait penyelesaian berkas ROYA yang memakan waktu hingga kurang lebih 1 tahun.<\/p>\n
Hal itu disampaikan Ketua PW GNPK RI Kalbar, Ellysius Aidy kepada awak media kalbar \/ Kabarterbaru.info di Pontianak, Senin (27\/7\/2026).<\/p>\n
\u201cPada hal coba baca Peraturan Menteri ATR\/BPN No. 1 Tahun 2021 jangka waktunya 5 hari,\u201d kata Ellysius.<\/p>\n
Aturan vs Realita di Lapangan<\/strong> Namun kenyataan di lapangan berbeda. Warga harus menunggu berbulan-bulan bahkan sampai 1 tahun untuk mendapatkan sertifikat yang sudah bebas hak tanggungan.<\/p>\n \u201cHal ini sangat membuat rakyat kecewa. Kerja lah secara profesional,\u201d tegas Ellysius.<\/p>\n Dampak ke Masyarakat<\/strong> Padahal kewajiban sudah dipenuhi, angsuran kredit sudah lunas, tapi hak hukum masyarakat tertahan karena pelayanan yang lambat.<\/p>\n Desakan PW GNPK RI<\/strong> 1. Patuh pada aturan Permen ATR\/BPN No. 1 Tahun 2021, maksimal 5 hari kerja \u201cJangan sampai pelayanan publik yang sederhana justru menjadi celah pungli dan mempersulit masyarakat,\u201d pungkasnya. (Amad)<\/p>\n <\/div>\n
Berdasarkan Peraturan Menteri ATR\/BPN No. 1 Tahun 2021, layanan penghapusan hak tanggungan atau ROYA seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap.<\/p>\n
Keterlambatan pengurusan ROYA berdampak langsung ke masyarakat. Sertifikat yang belum di-ROYA tidak bisa digunakan untuk agunan bank, jual-beli, waris, maupun urusan administrasi lainnya.<\/p>\n
PW GNPK RI Kalbar mendesak Kantor Pertanahan di seluruh Kalbar untuk:<\/p>\n
2. Transparan terkait alur, biaya, dan waktu penyelesaian layanan
3. Bertanggung jawab jika terjadi keterlambatan tanpa alasan jelas<\/p>\n