\n
Pengamat Intelijen dan Geopolitik, Amir Hamzah menilai kondisi tersebut berdampak pada efektivitas pembangunan hingga memperlebar kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.<\/p>\n
\n Amir menjelaskan, mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung membuat gubernur dan kepala daerah lebih berorientasi pada janji kampanye yang belum tentu selaras dengan visi dan program pemerintah pusat.<\/p>\n
\u201cJanji kampanye kepala daerah belum tentu sejalan dengan kebijakan nasional. Akibatnya, pembangunan menjadi tidak sinkron,\u201d kata Amir, dikutip Rabu 29 Juli 2026.
<\/p>\n
\n
Amir mengatakan, kebijakan sentralisasi khususnya dalam perizinan, dinilai mengurangi ruang fiskal pemerintah daerah.<\/p>\n
Menurutnya, berbagai penerimaan dari layanan perizinan lebih banyak mengalir ke pemerintah pusat sehingga kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan semakin terbatas.<\/p>\n
\u201cYang paling terasa sekarang adalah celah fiskal antara pusat dan daerah semakin melebar. Ini merupakan dampak dari sentralisasi kewenangan,\u201d kata Amir.<\/p>\n
Amir menegaskan, pemerintah daerah seharusnya tidak hanya membuat kebijakan yang bersifat parsial, tetapi juga mendorong pemerintah pusat mengembalikan semangat otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang.<\/p>\n
Ia menilai prinsip otonomi daerah belum dijalankan secara optimal dalam beberapa tahun terakhir, meskipun regulasinya masih berlaku.<\/p>\n
Sebagai contoh, Amir menyinggung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program tersebut akan lebih efektif jika pengelolaannya dilimpahkan kepada pemerintah daerah karena lebih memahami kondisi sosial masyarakat.<\/p>\n
\u201cDengan kewenangan di daerah, sasaran program bisa lebih tepat dan pelaksanaannya lebih efisien,\u201d pungkas Amir. ![\"rmol](\"https:\/\/dashboard.rmol.id\/assets\/images\/logo\/10441704062019_akhir.png\"\/)
<\/p>\n<\/p><\/div>\n