![\"rmol](\"https:\/\/dashboard.rmol.id\/assets\/images\/logo\/07461304122020_15x.png\"\/)
Pemerintah diingatkan tidak memberikan celah kecil praktik korupsi terkait distribusi bantuan sosial (bansos) melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). <\/div>\n<\/p>\n
<\/p>\n
\n
\u201cSaya hanya mengingatkan ada beberapa kasus terdahulu yang merugikan masyarakat. Seperti korupsi di PT Pos bahkan pengurangan volume ketika e-waroeng,\u201d kata Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Selly Andriany Gantina, dalam siaran pers, Selasa 28 Juli 2026.<\/p>\n
\n Selly menilai transformasi penyaluran bansos sebenarnya telah ada sejak era Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Namun niat baik itu seringkali menjadi celah sejumlah oknum jahat.\u00a0<\/p>\n
Seperti manipulasi bansos senilai ratusan juta lewat Kantor Pos di Mundu, sampai mobilisasi paket sembako menggunakan e-waroeng yang kemudian nilai dan spesifikasinya tidak sesuai.\u00a0
<\/p>\n
\n
Penyaluran menggunakan Kartu KKS atau Kartu Combo Himbara juga harus berfungsi maksimal agar masyarakat prasejahtera dapat mengambil bantuannya di mesin ATM manapun.\u00a0<\/p>\n
“Kami masih menunggu penjelasan resmi pemerintah mengenai desain kebijakan, dasar hukum, kesiapan kelembagaan, serta mekanisme implementasinya,\u201d pungkas Legislator Dapil Jabar VIII ini. ![\"rmol](\"https:\/\/dashboard.rmol.id\/assets\/images\/logo\/10441704062019_akhir.png\"\/)
<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n