\n<\/p>\n
PONTIANAK, Kabar Terbaru<\/p>\n
Pelabuhan Dwikora Pontianak dinilai memiliki peran strategis sebagai urat nadi distribusi logistik Kalimantan Barat. Sebagai ibu kota provinsi, kelancaran pelabuhan menjadi kunci stabilitas pasokan barang ke 14 kabupaten\/kota di Kalbar.<\/p>\n
Namun Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi Munawar menilai ekosistem bongkar muat di Pelabuhan Dwikora masih menyisakan persoalan serius.<\/p>\n
\u201cPelabuhan Dwikora merupakan urat nadi ekonomi Kalimantan Barat. Karena itu, aktivitas pelabuhan harus berjalan secara sehat, profesional, dan memberikan ruang yang adil bagi seluruh pelaku usaha,\u201d ujarnya, Sabtu (1\/8\/2026)<\/p>\n
PBM Swasta Lokal Kehilangan Ruang<\/strong> Kondisi ini menyebabkan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) swasta lokal kehilangan ruang untuk berkembang dan bersaing sehat.<\/p>\n Padahal PBM swasta menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar. Sekitar 70 persen biaya operasional PBM berasal dari komponen Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM).<\/p>\n \u201cKetika pengelola pelabuhan sekaligus menguasai seluruh sarana operasional bongkar muat, maka ruang kompetisi menjadi sangat terbatas. PBM swasta akhirnya hanya menjadi subkontraktor bahkan perlahan terpinggirkan,\u201d tegasnya.<\/p>\n Ia mengingatkan semangat UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menghendaki pengelola pelabuhan sebagai penyedia fasilitas, bukan menghambat persaingan usaha di bongkar muat.<\/p>\n Soroti Administrasi KSOP Pontianak<\/strong> \u201cBukan hanya kerugian materiil yang dialami pelaku usaha, tetapi juga hilangnya kepercayaan dari pemilik barang. Jika kondisi seperti ini terus terjadi, maka iklim investasi di Kalimantan Barat akan ikut terdampak,\u201d katanya.<\/p>\n Pelabuhan Kijing Dinilai Belum Maksimal<\/strong> Menurut Herman, infrastruktur modern tidak akan produktif jika ekosistem usahanya tertutup dan hanya dikuasai satu kelompok usaha. Pelabuhan Kijing berpotensi jadi aset besar dengan produktivitas belum optimal.<\/p>\n 4 Rekomendasi Perbaikan<\/strong> 1. Dialog terbuka antara Pelindo II, APBMI, PBM swasta lokal, KSOP, dan Pemprov Kalbar untuk memperjelas pembagian peran. Pelindo fokus infrastruktur, PBM swasta dilibatkan adil via sewa peralatan atau konsorsium. \u201cKalimantan Barat sedang bertumbuh. Pelabuhan harus menjadi motor penggerak ekonomi daerah, bukan menjadi bottleneck yang justru menghambat daya saing dan investasi,\u201d pungkasnya. (*\/Amad)<\/p>\n <\/div>\n
Herman menyoroti PT Pelindo II Cabang Pontianak melalui anak perusahaannya yang menguasai hampir seluruh peralatan bongkar muat strategis.<\/p>\n
Herman juga menyoroti tata kelola administrasi di KSOP Pontianak. Ia menyebut pernah terjadi kasus Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) diterbitkan tanpa nomor administrasi sehingga kapal tidak bisa sandar selama beberapa hari.<\/p>\n
Keberadaan Pelabuhan Kijing dengan fasilitas modern juga dinilai belum memberi dampak maksimal bagi logistik Kalbar.<\/p>\n
Sebagai solusi, Herman mendorong:<\/p>\n
2. Pengawasan kuat tata kelola perizinan KSOP Pontianak agar penerbitan SPOG transparan, akuntabel, dan berkepastian hukum.
3. Operasional Pelabuhan Kijing membuka ruang lebih luas bagi PBM swasta lokal untuk ciptakan persaingan sehat.
4. Kajian menyeluruh Pemprov Kalbar tentang dampak ekonomi sistem bongkar muat terhadap tenaga kerja lokal, investasi, dan PAD. Hasilnya jadi rekomendasi ke Kemenhub dan Kementerian BUMN.<\/p>\n