BEKASI, Kabar Terbaru<\/p>\n
Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) menyelenggarakan Stadium General:\u00a0 bertemakan \u201cUndang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagai Tolok Ukur Adanya Pelanggaran Kebijakan yang Menimbulkan Kerugian Negara\u201d dengan subtema \u201cTransformasi Hukum Nasional Dari Pembaharuan Regulasi Menuju Budaya Hukum yang Berkeadilan\u201d, yang diikuti secara langsung Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Sekda Kalbar), dr. Harisson, M.Kes., di Gedung Pendopo UNKRIS, Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Sabtu (1\/8\/2026).<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/mediakalbarnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/IMG-20260802-WA0857-300x178.jpg\")
<\/p>\n
Kegiatan tersebut menghadirkan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., sebagai narasumber utama. Turut hadir juga Rektor UNKRIS Irjen Pol. (Purn.) Dr. Drs. Ali Johardi, S.H., M.H., para kepala daerah, pimpinan perangkat daerah, serta peserta dari berbagai instansi pemerintah.<\/p>\n
Stadium General ini menjadi wadah bagi para kepala daerah, pejabat pemerintahan, dan akademisi untuk memperkuat pemahaman mengenai hukum administrasi pemerintahan. Melalui kegiatan ini, para peserta diajak memahami bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus didasarkan pada aturan hukum, dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/mediakalbarnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/IMG-20260802-WA0856-300x178.jpg\")
<\/p>\n
Selain membahas aspek regulasi, forum ini juga menekankan pentingnya membangun budaya hukum yang baik sebagai fondasi terciptanya pemerintahan yang bersih, profesional, dan berkeadilan.<\/p>\n
Rektor UNKRIS, mengatakan kehadiran para peserta yang berasal dari berbagai latar belakang menunjukkan besarnya komitmen para pemimpin daerah untuk terus meningkatkan kapasitas dan pemahaman di bidang hukum.<\/p>\n
\u201cPara peserta yang hadir adalah para pengambil kebijakan di daerahnya masing-masing. Meski memiliki jabatan yang berbeda, di ruang akademik semua hadir sebagai pembelajar yang memiliki semangat yang sama untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan,\u201d katanya.<\/p>\n
Ia juga mengatakan bahwa seorang pemimpin harus terus memperkaya pengetahuan agar mampu menghasilkan kebijakan yang tepat, adil, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.<\/p>\n
\u201cPemimpin yang baik adalah pemimpin yang terus meningkatkan kapasitas dirinya, sehingga setiap keputusan yang diambil memiliki dasar pengetahuan yang kuat dan memberikan manfaat bagi masyarakat,\u201d tambahnya.<\/p>\n
Ia berharap Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen universitas guna memperkuat pemahaman terhadap perkembangan hukum nasional.<\/p>\n
\u201cKami berharap melalui forum ini lahir pemimpin-pemimpin yang tidak hanya memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan, tetapi juga memiliki pemahaman hukum,\u201d tutupnya<\/p>\n
Sementara itu, Prof. Otto Hasibuan menjelaskan bahwa transformasi hukum nasional tidak hanya berbicara mengenai perubahan peraturan, tetapi juga perubahan cara pandang dalam menerapkan hukum.<\/p>\n
Setiap pejabat pemerintahan pada dasarnya melakukan perbuatan hukum setiap hari, baik melalui pengambilan kebijakan maupun penerbitan keputusan, sehingga pemahaman terhadap hukum menjadi kebutuhan yang sangat penting.<\/p>\n
\u201cHukum harus menjadi instrumen yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Setiap kebijakan yang dibuat pemerintah harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar memberikan sanksi,\u201d katanya.<\/p>\n
Otto juga menjelaskan bahwa paradigma hukum Indonesia saat ini telah bergeser menuju pendekatan yang lebih korektif, rehabilitatif, dan restoratif.<\/p>\n
\u201cHukum tidak lagi semata-mata menghukum, tetapi juga memperbaiki perilaku, memulihkan korban, dan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat,\u201d jelasnya.<\/p>\n
Ia menambahkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak cukup hanya dengan memiliki lembaga dan peraturan yang baik, tetapi juga harus didukung budaya hukum yang kuat.<\/p>\n
\u201cHukum akan berjalan baik apabila masyarakat memiliki budaya taat terhadap aturan. Karena itu, pembangunan budaya hukum menjadi pekerjaan bersama,\u201d ungkap Otto.<\/p>\n
Usai mengikuti kegiatan tersebut, Sekda Kalbar menilai materi yang disampaikan memberikan perspektif baru bagi para penyelenggara pemerintahan dalam memahami hukum administrasi.<\/p>\n
Tantangan terbesar saat ini bukan lagi pada kurangnya aturan, melainkan bagaimana membangun kesadaran masyarakat dan aparatur untuk konsisten menjalankan aturan tersebut.<\/p>\n
\u201cPesan yang paling saya tangkap adalah pentingnya membangun budaya hukum. Aturan sudah banyak, tetapi yang harus diperkuat adalah kesadaran untuk mematuhi dan menegakkannya secara konsisten,\u201d ungkapnya.<\/p>\n
Ia menyoroti pandangan yang disampaikan narasumber mengenai budaya masyarakat yang masih cenderung mencari jalan pintas atau cara yang paling mudah.<\/p>\n
\u201cBudaya ingin serba mudah, mencari jalan pintas, atau mengabaikan aturan inilah yang harus kita ubah. Perubahan itu tidak bisa instan, tetapi harus dilakukan secara konsisten,\u201d katanya.<\/p>\n
Ia menegaskan bahwa konsistensi dalam menegakkan aturan menjadi kunci agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap hukum.<\/p>\n
\u201cKalau aturan ditegakkan setengah-setengah, masyarakat akan bingung. Tetapi kalau aturan ditegakkan secara konsisten kepada siapa pun tanpa pandang bulu, lama-kelamaan itu akan menjadi budaya,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Lebih lanjut, ia menilai pembentukan budaya hukum tidak cukup hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi harus dimulai sejak usia dini.<\/p>\n
\u201cBudaya taat aturan harus dibangun dari rumah. Anak-anak harus dibiasakan disiplin, jujur, menghargai hak orang lain, terbiasa antre, dan memiliki integritas. Nilai-nilai itu kemudian diperkuat di sekolah sehingga menjadi karakter ketika mereka dewasa,\u201d tuturnya.<\/p>\n
Ia menambahkan bahwa pendidikan karakter menjadi fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang taat hukum.<\/p>\n
\u201cKalau sejak kecil sudah dibiasakan hidup tertib dan menghormati aturan, ketika menjadi pemimpin atau pejabat, mereka tidak akan menganggap hukum sebagai hambatan, tetapi sebagai pedoman dalam bekerja,\u201d tambahnya.<\/p>\n
Harisson berharap semangat transformasi hukum yang disampaikan dalam Stadium General tersebut dapat diterapkan di lingkungan pemerintahan, termasuk di Kalimantan Barat.<\/p>\n
\u201cKita ingin membangun pemerintahan yang profesional, bersih, dan dipercaya masyarakat. Semua itu dimulai dari budaya hukum yang baik, budaya integritas, dan konsistensi dalam menjalankan aturan,\u201d tutupnya. (*\/MK)<\/p>\n
<\/div>\n