\n
Kendati begitu, kebebasan berekspresi harus tetap diiringi tanggung jawab publik agar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.<\/p>\n
\n Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham merespons deklarasi Kabinet Bayangan sebagai mitra kritis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.<\/p>\n
\u201cDi era demokrasi orang memang bisa membuat apa saja. Persoalannya adalah apa niatnya dan sejauh mana memberikan kemaslahatan bagi publik,\u201d kata Idrus dalam pernyataan tertulis, Jumat 7 Agustus 2026.
<\/p>\n
\n
Idrus menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya menyediakan ruang kebebasan dan ekspresi politik, namun juga ruang tanggung jawab, dedikasi, serta kejujuran dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.<\/p>\n
“Dalam demokrasi setiap warga negara\u00a0 memiliki hak untuk berpendapat. Tetapi tidak seorang pun memperoleh hak istimewa untuk menjadikan pendapatnya sebagai ukuran kebenaran publik,” kata Idrus.<\/p>\n
Idrus juga mengingatkan agar ruang publik tidak bergeser menjadi arena penghakiman politik.<\/p>\n
“Ruang publik tidak lagi menjadi arena pertukaran argumentasi, tetapi berubah menjadi ruang yang memproduksi vonis-vonis politik terhadap pemerintah,” pungkas Idrus.<\/p>\n
Pembentukan Kabinet Bayangan ini dipimpin pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Padang Feri Amsari. Kabinet Bayangan membuka partisipasi masyarakat untuk mengusulkan atau mencalonkan diri sebagai anggota kabinet.![\"rmol](\"https:\/\/dashboard.rmol.id\/assets\/images\/logo\/10441704062019_akhir.png\"\/)
<\/p>\n<\/p><\/div>\n