\n<\/p>\n
\u201cKasihan Penyidik Polri, Kejaksaan, KPK Dihantui Rasa Was-was, Pokok Perkara Tak Tuntas\u201d<\/p>\n
JAKARTA, Kabar Terbaru<\/p>\n
DPP LAKI (Laskar Anti Korupsi Indonesia)\u00a0 mendesak Mahkamah Agung RI segera menerbitkan Surat Edaran atau Peraturan Mahkamah Agung untuk membatasi pengajuan Praperadilan yang berulang-ulang.<\/p>\n
Desakan itu disampaikan Ketua Umum DPP LAKI, Burhanudin Abdullah, SH di Jakarta, Rabu (12\/8\/2026).<\/p>\n
Menurut Burhanudin, seringnya Hakim PN menangani perkara Praperadilan yang berulang-ulang menimbulkan dampak hukum yang buruk bagi program Asta Cita Pemerintahan Prabowo Subianto.<\/p>\n
\u201cKarena dengan Praperadilan yang berulang-ulang akan menimbulkan kekosongan hukum dalam proses pengadilan. Dan yang lebih parah lagi akan tidak jelas status hukum karena pokok perkara yang tidak disidangkan,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Kasihan Penyidik, Waktu dan Biaya Tersita<\/strong> \u201cKasihan para penyidik baik Polri, Kejaksaan dan KPK RI yang selalu dihantui rasa was-was untuk melakukan penyelidikan. Belum lagi waktu, tenaga dan pikiran serta biaya yang besar hanya mengurusi Praperadilan yang berulang-ulang. Sedangkan pokok perkara tak pernah tuntas. Apa kata dunia,\u201d tegasnya.<\/p>\n Ia khawatir Praperadilan menjadi ajang politik yang dapat merendahkan wibawa lembaga aparat penegak hukum. \u201cApalagi perkara yang sepele tidak berkualitas malah dijadikan Praperadilan. Sedangkan perkara yang besar dan merugikan negara terabaikan,\u201d katanya.<\/p>\n LAKI Siap Datangi MA Jika Diabaikan<\/strong> \u201cLAKI tidak memiliki kepentingan politik. LAKI sebagai lembaga yang independen melihat kondisi seperti ini sangat berbahaya bagi penegakan hukum yang tidak jelas status hukumnya,\u201d kata Burhanudin.<\/p>\n Ia berharap hukum berjalan sesuai visi dan misi Pemerintah. \u201cUntuk tidak ragu dan menghindari polemik berkepanjangan yang berpotensi membuat gaduh untuk menindaklanjuti aspirasi publik. Sangat tepat bila Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran atau Peraturan Mahkamah Agung RI untuk membatasi Praperadilan yang berulang-ulang,\u201d lanjutnya.<\/p>\n Burhanudin menegaskan ini butuh pemikiran intelektual nasionalisme. \u201cKedepankan kepentingan negara di atas kepentingan kelompok. LAKI mengajak kita semua untuk bersatu membangun negara ini dengan kedamaian,\u201d pungkasnya. (Amad)<\/p>\n <\/div>\n
Burhanudin menilai kondisi ini sangat berbahaya bagi penegakan hukum.<\/p>\n
LAKI yang telah memiliki jaringan di seluruh Indonesia menyatakan siap mendatangi Mahkamah Agung RI apabila saran ini diabaikan.<\/p>\n