\n
Penelitian bertajuk \u201cAudit HAM pada Perusahaan Sektor Nikel di Maluku Utara: Membangun Fondasi Pertambangan yang Bertanggung Jawab\u201d mengkaji tentang peran ekspansi ekonomi hilirisasi nikel terhadap konsolidasi tata kelola sosial, lingkungan, dan HAM di lapangan.\u00a0\u00a0<\/p>\n
\n Perusahaan kelima yang diaudit meliputi PT Trimegah Bangun Persada Tbk (TBP\/Harita Nickel), PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM), PT Weda Bay Nickel (WBN), PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), dan PT Wanatiara Persada.\u00a0<\/p>\n
Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan mengatakan, berdasarkan metode penilaian berdasarkan bukti operasional dan citra satelit, Harita Nickel meraih skor komposit tertinggi sebesar 63,60 (kategori Seted).\u00a0
<\/p>\n
\n
“Sementara itu, ANTAM\u00a0 di angka 58,24, WBN dengan skor 41,76, dan IWIP berada di angka 41,12. Ketiganya berada di level improving,” ujar Halili dalam keterangan tertulis, Jumat 14 Agustus 2026.<\/p>\n
Sedangkan Wanatiara Persada, kata Halili lagi, berada di tingkat dasar (basic) dengan skor 40,72 karena belum memenuhi ambang batas minimum aspek normatif di ngka minimum 40.<\/p>\n
Meskipun sebagian besar perusahaan telah memiliki regulasi internal, struktur Environmental, Social, and Governance (ESG), hingga instrumen keselamatan, audit mencatat adanya celah besar dalam implementasi aktual.\u00a0<\/p>\n
Dipaparkan Halili, isu-isu mendasar seperti perlindungan masyarakat adat O’Hongana Manyawa, mekanisme persetujuan awal tanpa paksaan (FPIC), kebebasan berserikat, hingga transparansi data ketenagakerjaan dan K3 masih menjadi tantangan serius.\u00a0\u00a0<\/p>\n
Halili Hasan, menegaskan bahwa keberhasilan agenda hilirisasi nasional tidak boleh hanya diukur dari angka-angka pertumbuhan ekonomi semata.<\/p>\n
\u201cKeberhasilan juga harus ditentukan oleh kemampuan industri untuk memastikan keselamatan pekerja, menjaga kualitas lingkungan, menghormati hak masyarakat, mencegah dampak negatif, serta menyediakan pemulihan yang efektif ketika kerugian terjadi,\u201d terangnya.<\/p>\n
Selain masalah operasional, kata Halili, audit membedah bahwa mekanisme pemulihan (remediasi ) terhadap masyarakat maupun lingkungan yang terdampak merupakan mata rantai terlemah dari tata kelola industri nikel saat ini.\u00a0<\/p>\n
“Banyak saluran pengaduan perusahaan yang belum transparan mengenai proses penyelesaian kasus serta jaminan agar pelanggaran tidak terulang,” demikian Halili.![\"rmol](\"https:\/\/dashboard.rmol.id\/assets\/images\/logo\/10441704062019_akhir.png\"\/)
<\/p>\n<\/p><\/div>\n