\n<\/p>\n
JAKARTA, Kabar Terbaru\u00a0 \u2013 Video mahasiswa yang meneriakkan \u201cPrabowo bedebah\u201d di dekat Bundaran HI dibalas dengan unggahan Sekretariat Kabinet yang menampilkan 500 ribu warga dalam rangkaian HUT ke-81 RI.
\u200e
\u200eAksi mahasiswa tersebut merupakan bagian dari aksi #MerebutKemerdekaan. Salah satu orator menyebut Presiden Prabowo sebagai presiden yang gagal dan menyampaikan kritik keras terhadap pemerintahannya. \u200eTak lama kemudian, Sekretariat Kabinet mengunggah video dengan thumbnail bertuliskan:
\u200e
\u200e\u201cIRONI DEMO \u2018PRABOWO BEDEBAH\u2019 \u2014 500 RIBU WARGA MENYAPA PAK PRESIDEN.\u201d
\u200e
\u200eKonten inilah yang kemudian memicu perdebatan. \u200eSejumlah warganet menilai narasi tersebut terkesan mempertentangkan aksi mahasiswa dengan besarnya antusiasme masyarakat dalam rangkaian perayaan HUT RI.
\u200e
\u200eDi sisi lain, perayaan kemerdekaan memang memiliki rangkaian kegiatan yang luas. Kehadiran masyarakat dalam acara tersebut tidak otomatis dapat dimaknai sebagai dukungan politik kepada Presiden. \u200eSorotan juga muncul karena unggahan itu hadir ketika Indonesia tengah menghadapi persoalan bencana, termasuk gempa NTT dan karhutla di Kalimantan.
\u200e
\u200ePerdebatan akhirnya bukan hanya soal demo atau perayaan HUT RI, tetapi juga tentang bagaimana akun resmi pemerintah seharusnya berkomunikasi ketika kritik politik dan persoalan bencana sama-sama menjadi perhatian publik. \u200ePadahal, kritik mahasiswa dan perayaan kemerdekaan merupakan dua hal yang berbeda.
\u200e
\u200eMahasiswa memiliki ruang untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah, sementara masyarakat juga memiliki hak untuk menikmati perayaan kemerdekaan tanpa harus dianggap sebagai bagian dari dukungan politik kepada pemerintah.
\u200e
\u200ePerdebatan tersebut menjadi semakin sensitif karena muncul ketika perhatian publik sedang tertuju pada penanganan sejumlah persoalan bencana. \u200eSalah satunya adalah gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. \u200eDi tengah penanganan bencana tersebut, pemerintah pusat terus mengirimkan bantuan dan mengerahkan aparat serta kementerian terkait.
\u200e
\u200eMenteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, misalnya, menyatakan stok beras di NTT mencapai sekitar 39.000 ton dan dipastikan mencukupi kebutuhan masyarakat terdampak dalam jangka panjang.
\u200e
\u200eWakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga telah turun langsung ke NTT. Pada Kamis (20\/8\/2026), Gibran mengunjungi pengungsi korban gempa di Stadion Gelora Samador, Maumere, Kabupaten Sikka. \u200eNamun, Presiden Prabowo Subianto hingga Jumat (21\/8\/2026) belum melakukan kunjungan langsung ke lokasi gempa NTT.
\u200e
\u200eKetua Umum Kaukus Muda Anti Korupsi, Joko Priyoski menilai dengan kondisi seperti itu tak salah jika publik menganggap pemerintah tak becus membuat kebijakan untuk masyarakat, tetapi juga dari cara pemerintah berkomunikasi.
\u200e
\u200eJoko menambahkan konten yang seharusnya menjadi dokumentasi kegiatan pemerintah dapat berubah menjadi polemik apabila narasinya Seskab dianggap menempatkan kritik masyarakat sebagai sesuatu yang harus dilawan, bukan sebagai aspirasi yang perlu didengar.
\u200e
\u201c\u200ePerdebatan \u201cPrabowo bedebah\u201d versus \u201c500 ribu warga\u201d pada akhirnya menjadi lebih besar daripada sekadar perang narasi di media sosial,\u201d kata Joko Priyoski kepada wartawan, Sabtu, 22 Agustus.
\u200e
\u200ePerdebatan itu menjadi semakin relevan ketika masyarakat di daerah bencana masih membutuhkan perhatian, bantuan, dan kepastian bahwa negara hadir untuk mereka.
\u200e
\u201c\u200eDalam situasi krisis, komunikasi pemerintah bukan sekadar soal memenangkan perdebatan di media sosial. \u200eKomunikasi pemerintah adalah bagian dari bagaimana negara membangun kepercayaan publik,\u201d tandasnya. (*\/Amad)<\/p>\n
<\/div>\n