\n<\/p>\n
Sambas, Kabar Terbaru \u2013 DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Sambas menolak wacana pencabutan Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal.<\/p>\n
Ketua DPC GMNI Sambas, Bung Rajili, menilai masyarakat adat dan petani peladang tradisional tidak seharusnya terus-menerus dituding sebagai penyebab utama kebakaran hutan dan lahan (karhutla).<\/p>\n
\u201cSangat ironis ketika karhutla dan kabut asap melanda, masyarakat adat dan petani peladang yang berladang berdasarkan kearifan lokal justru selalu dikambinghitamkan dan diintimidasi secara hukum,\u201d kata Rajili, Senin (24\/8\/2026).<\/p>\n
Menurut Rajili, tradisi berladang masyarakat telah berlangsung selama ratusan tahun dengan tata cara yang diatur melalui kearifan dan hukum adat.<\/p>\n
GMNI Sambas menilai Perda Kalbar Nomor 1 Tahun 2022 merupakan perlindungan hukum bagi masyarakat adat dan petani lokal untuk mempertahankan ketahanan pangan keluarga.<\/p>\n
\u201cKami menolak tegas wacana pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2022. Perda tersebut adalah benteng perlindungan legal bagi rakyat marhaen dan petani lokal. Jangan jadikan hukum sebagai alat untuk menindas rakyat kecil,\u201d tegasnya.<\/p>\n
GMNI meminta pemerintah membedakan praktik perladangan tradisional dengan pembakaran lahan ilegal berskala besar. Penanganan karhutla, menurut GMNI, harus tetap dilakukan secara objektif melalui pengawasan dan penegakan hukum yang tepat sasaran.(Rai)<\/p>\n
<\/div>\n