\n<\/p>\n
Pontianak, Kabar Terbaru<\/p>\n
Mantan Gubernur Kalbar H. Sutarmidji menghadiri Sidang Perkara Hibah Yayasan Mujahidin Pontianak sebagai saksi di Pengadilan Negeri Pontianak, Rabu (16\/9\/2026)<\/p>\n
Dalam keterangannya kepada awak media di Pengadilan Negeri Pontianak, Sutarmidji menegaskan bahwa sebenarnya tidak ada masalah pembangunan sekolah Mujahidin. Salah satunya Ia mempertanyakan Kerugian negara yang dinyatakan Rp9,7 miliar.<\/p>\n
\u201cMisalnya audit BPKP 9,7 miliar Kerugian negaranya, dasarnya apa? Yayasan tak bisa disalahkan karena sudah kirim SPJ,\u201d ujarnya.<\/p>\n
SPJ Yayasan Mujahidin Pontianak tersebut tidak ada masalah yang dinilai oleh BPK.<\/p>\n
Menurut Sutarmidji bahwa peraturan-petaturan yang digunakan BPKP itu, sementara Perpu nomor 1 yang kemudian menjadi UU Nomor 2 tahun 2020, kemudian putusan Mahkamah Konstitusi bahwa sepanjang tidak ada niat tidak baik, tidak bisa dipidana.<\/p>\n
Sementara dalam kesaksian di Sidang Hibah Mujahidin, Sutarmidji menyebut dasar aturan yang dipakai untuk Hibah Mujahidin tersebut adalah Permendagri 39 tahun 2020.<\/p>\n
Ia juga meminta agar Sekolah Mujahidin tidak dipisahkan dengan Masjid Raya Mujahidin, dimana sebagai Masjid Raya harus memiliki bangunan penunjang termasuk diantaranya sekolah atau kampus.<\/p>\n
Sutarmidji juga mengakui bahwa dirinya adalah sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Masjid Raya Mujahidin dan Penanggung jawab Panitia Pembangunan Sekolah Mujahidin Pontianak.<\/p>\n
Sutarmidji juga menyampaikan bahwa Gedung SMA Mujahidin adalah hasil dana hibah terbaik di Indonesia hanya dengan Rp21 miliar bisa bangun 5.800 meter persegi dengan 4 lantai dan sampai saat ini masih bagus.<\/p>\n
Sidang dilanjutkan siang ini. (Amad)<\/p>\n
<\/div>\n