\n
Demikian dikatakan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan kepada wartawan usai penutupan The 5th Summit of Halal 20 (H20) 2026 di Jakarta, Minggu 20 September 2026.<\/p>\n
\n Kesiapan tersebut, menurutnya, dibangun melalui sosialisasi dan komunikasi yang terus dilakukan Indonesia kepada komunitas halal internasional.<\/p>\n
\u201cYes, 80 negara lebih dong yang telah siap untuk menerima ini semua, 48 diantaranya hadir langsung di Halal 20 Indonesia Summit ini,” kata Haikal.
<\/p>\n
\n
Menurutnya, H20 2026 menjadi salah satu wadah strategis untuk memperluas pemahaman komunitas halal internasional mengenai kebijakan wajib halal Indonesia.\u00a0<\/p>\n
\u201cIni salah satu wadah dan wahana untuk memasyarakatkan dan memperluas pengetahuan tentang wajib halal Oktober. Artinya dunia telah menerima, dunia telah siap,\u201d kata Haikal.<\/p>\n
Haikal menegaskan, kesiapan Indonesia untuk melaksanakan kewajiban sertifikasi halal juga tidak berubah. Pemerintah akan melaksanakan kebijakan tersebut sesuai amanat peraturan perundang-undangan, dengan terus membangun kesiapan bersama seluruh pemangku kepentingan.<\/p>\n
\u201cKita enggak mundur dan tidak ada lagi kesan untuk mundur,\u201d kata Haikal.\u00a0<\/p>\n
Haikal menjelaskan, penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.<\/p>\n
Menurutnya, penerapan kewajiban sertifikasi halal merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.<\/p>\n
\u201cJadi sekarang waktunya kita terapkan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,\u201d pungkas Haikal. ![\"rmol](\"https:\/\/dashboard.rmol.id\/assets\/images\/logo\/10441704062019_akhir.png\"\/)
<\/p>\n<\/p><\/div>\n