\n
\u201cKerugian negara baru dapat dinyatakan nyata dan pasti setelah di audit oleh BPK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK,” kata Ahli Keuangan Negara, Eko Sambodo dalam keterangannya pada Senin 21 September 2026.<\/p>\n
\n Karena itulah, menurut Eko, persoalan transfer pricing<\/i> harus benar-benar\u00a0 dicek mengenai kebenaran atas metode tersebut. Artinya jangan sampai ada penyimpangan yang terjadi.\u00a0<\/p>\n
“Kebijakan melimpahkan (transfer pricing<\/i>) ini harus benar-benar didalami,” kata Eko.
<\/p>\n
\n
Diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan PT Toba Pulp Lestari (TPL) sebagai tersangka korporasi dalam kasus korupsi transfer pricing periode 2008-2025.<\/p>\n
Penetapan tersangka tersebut berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor TAP-48\/F.2\/Fd.2\/09\/2026 tanggal 7 September 2026.<\/p>\n
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Saiful Bahri Siregar mengatakan, PT TPL terbukti melakukan under invoicing<\/i> dengan modus mengubah, memanipulasi HS Code produk pulp yang dihasilkan secara karakteristik, kegunaan, dan harga nilai.<\/p>\n
“Produk dissolving pulp<\/i>, diubah menjadi produk paper grade pulp<\/i> atau bleached hardwood kraft pulp<\/i> atau BHKP,” kata Saiful dalam konferensi pers di Kejagung.<\/p>\n
Produk olahan bubur kertas atau pulp itu dijual oleh PT TPL kepada perusahaan Macau Marketing International Ltd di luar negeri dan juga perusahaan Asia Pacific Rayon di Indonesia.<\/p>\n
Bila dikalkulasikan, transfer pricing<\/i> yang dilakukan PT TPL mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga Rp2 triliun.![\"rmol](\"https:\/\/dashboard.rmol.id\/assets\/images\/logo\/10441704062019_akhir.png\"\/)
<\/p>\n<\/p><\/div>\n