\n
Saldi mempertanyakan mengapa KPU tidak melakukan verifikasi faktual ke Dinas Pendidikan sebagaimana yang diwajibkan dalam pilkada.<\/p>\n
\n Hal disorot Saldi saat berdialog dengan Ketua KPU Mochammad Afifuddin dalam sidang perkara Nomor 01\/PHPU.PRES-XXIV\/2026 di Gedung MK, Jakarta, pada Rabu malam, 23 September 2026.<\/p>\n
\u201cSaya ingin dialog saja nih Pak Afif, dulu ketika ada soal persyaratan pendidikan untuk calon ya, terutama yang dipersoalkan oleh Pemohon, apakah KPU juga datang ke Diknas?\u201d tanya Saldi kepada Afifuddin.
<\/p>\n
\n
Afifuddin kemudian menjawab bahwa KPU tidak melakukan verifikasi langsung ke Dinas Pendidikan.\u00a0<\/p>\n
Menurutnya, KPU saat itu telah menerima surat keterangan resmi terkait persyaratan pendidikan tersebut.<\/p>\n
\u201cTidak, tidak datang. Karena waktu itu kan kami sudah mendapat surat keterangan. Karena juga tidak ada laporannya,\u201d jawab Afifuddin.<\/p>\n
Mendengar jawaban tersebut, Saldi kemudian membandingkan proses verifikasi yang dilakukan KPU pusat dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam Pilkada.<\/p>\n
\u201cKPU daerah saja dalam pemilihan kepala daerah kan datang ke mana-mana untuk verifikasi, tapi ini KPU tidak datang ya?\u201d tanya Saldi.<\/p>\n
\u201cTidak datang,\u201d jawab Afifuddin.<\/p>\n
Saldi kemudian menilai proses tersebut penting untuk ditanyakan karena dalam penyelenggaraan Pilkada, KPU justru meminta jajaran di daerah melakukan pengecekan secara langsung terhadap dokumen persyaratan pendidikan para calon.<\/p>\n
\u201cPak Afif di pemilihan kepala daerah itu malahan ngotot sekali Pak bilang ke KPU-nya, ‘tolong dicek ke mana sekolahnya? Kalau ada yang paket C dicek di mana dikeluarkannya?’ segala macam. Nah, ini makanya penting ditanyakan tadi,\u201d kata Saldi.![\"rmol](\"https:\/\/dashboard.rmol.id\/assets\/images\/logo\/10441704062019_akhir.png\"\/)
<\/p>\n<\/p><\/div>\n