\n<\/p>\n
PONTIANAK, Kabar Terbaru<\/p>\n
Pemeriksaan fisik Gedung SMA Yayasan Mujahidin Pontianak, Kamis (24\/9\/2026), berlangsung panas. Adu argumen terjadi antara Kuasa Hukum sekaligus Ketua Bidang Hukum dan HAM Yayasan Mujahidin Pontianak, Dr. Herman Hofi Munawar, dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar).<\/p>\n
Persoalan mencuat karena pihak Yayasan Mujahidin mempertanyakan dasar dan prosedur pemeriksaan fisik bangunan yang dilakukan di tengah perkara yang masih bergulir di Pengadilan Negeri Pontianak dan di luar sidang. Apalagi pemeriksaan saat siswa sedang ulangan atau ujian.<\/p>\n
Herman Hofi Munawar secara tegas menyatakan keberatan karena menurut pihak yayasan, pemeriksaan tersebut tidak didampingi oleh Pengadilan Negeri Pontianak.<\/p>\n
\u201cKami minta surat dari pengadilannya langsung. Jangan jadi ribut. Kita sama-sama di bawah hukum. Bagaimana prosedurnya?\u201d tegas Herman dalam rekaman pernyataannya di lokasi.<\/p>\n
Pemberitahuan Hanya Via PDF WhatsApp<\/strong><\/p>\n Menurut keterangan pengurus Yayasan Mujahidin Pontianak, pemberitahuan yang mereka terima bukan berupa surat fisik dari pengadilan. Mereka mengaku menerima dokumen dalam format PDF melalui WhatsApp pada Rabu (23\/9\/2026) sekitar pukul 17.41 WIB.<\/p>\n Kondisi tersebut kemudian menjadi pemicu keberatan pihak yayasan saat tim JPU datang untuk melakukan pemeriksaan fisik gedung.<\/p>\n Kuasa Hukum: Objek Perkara, Mengapa Diperiksa Lagi?<\/strong><\/p>\n Herman mempertanyakan kembali pemeriksaan fisik tersebut lantaran objek bangunan yang diperiksa merupakan bagian dari perkara dugaan penyalahgunaan dana hibah pembangunan Gedung SMA Mujahidin Pontianak yang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Pontianak.<\/p>\n Ia juga mempersoalkan kehadiran ahli dari Manado, Hendri Palar dalam kegiatan tersebut.<\/p>\n Menurut Herman, pemeriksaan terhadap objek bangunan sebelumnya telah dilakukan dan berbagai hasil pemeriksaan serta dokumentasi disebut telah tersedia.<\/p>\n \u201cAhli datang ke sini sudah dicatat, dipetakan lagi, diperiksa lagi. Bukan itu ahli, saya cari urusannya. Apalagi masalahnya, ini datang ahli sendiri,\u201d ujarnya.<\/p>\n Herman menilai persoalan utama bukan semata-mata mengenai pemeriksaan fisik bangunan, melainkan prosedur pemeriksaan terhadap objek yang sedang menjadi bagian dari perkara di pengadilan.<\/p>\n \u201cKami keberatan. Yang dilakukan oleh jaksa. Jaksa tidak punya kewenangan lagi untuk melakukan pemeriksaan. Ini sudah bukan lagi proses penyidikan,\u201d katanya.<\/p>\n Ia bahkan meminta agar proses pemeriksaan tersebut dihentikan sampai ada kejelasan mengenai dasar dan mekanisme pemeriksaannya.<\/p>\n \u201cIni objek perkara. Tidak boleh lagi ada pemeriksaan tanpa dihadirkan hakim. Terus terang, kami protes di sini. Kami keberatan dengan ini,\u201d tegas Herman. (*\/Amad)<\/p>\n <\/div>\n