\n
Salah satu tersangka diketahui merupakan mantan Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) berinisial BS.<\/p>\n
\n \u201cBS selaku Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral pada Ditjen Minerba Kementerian ESDM periode 2017-2018,\u201d kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta Selatan.<\/p>\n
Tersangka kedua adalah MHI selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2017-2019. Berikutnya NRH selaku Kepala Unit Sucofindo Kendari periode 2012-2019.
<\/p>\n
\n
Sedangkan satu tersangka lainnya belum diungkapkan Kejagung karena masih belum memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik.\u00a0<\/p>\n
Kejagung juga menetapkan satu tersangka korporasi yakni PT CNI.\u00a0<\/p>\n
Adapun kasus ini bermula ketika PT CNI yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP) operasi melakukan produksi terintegrasi di kawasan Kolaka, Sulawesi Tenggara.<\/p>\n
Namun seiring berjalannya waktu PT CNI dinilai melawan hukum melakukan ekspor nikel dengan tidak memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation (DMO).\u00a0<\/p>\n
PT CNI meminta MHI serta NRH untuk tidak melakukan verifikasi secara komprehensif terhadap pengajuan dokumen persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).<\/p>\n
Dengan begitu, persetujuan RKAB yang telah dimanipulasi terbit secara tidak sah dan digunakan oleh PT CNI sebagai dokumen syarat persetujuan ekspor.<\/p>\n
Para penyelenggara negara yang telah memenuhi permintaan PT CNI dalam pengurusan dokumen-dokumen manipulasi tersebut secara melawan hukum menerima sejumlah uang dari PT CNI.<\/p>\n
Akibatnya, Anang menyebut total kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai Rp401 miliar.![\"rmol](\"https:\/\/dashboard.rmol.id\/assets\/images\/logo\/10441704062019_akhir.png\"\/)
<\/p>\n<\/p><\/div>\n