\n
Wakil Bendahara Umum PB HMI, Saeful Bahri menilai langkah Kepala Bakom RI Muhammad Qodari dan jajaran memberikan klarifikasi dengan data serta dokumen resmi perlu didukung.<\/p>\n
\n “Serangan anonim ini jelas murni sabotase yang terukur. Segala tudingan miring, mulai dari isu titipan partai politik, manipulasi anggaran puluhan miliar, hingga fitnah terkait status hukum di KPK, sudah dipatahkan dengan bukti administratif yang valid dari institusi terkait,” kata Saeful dalam keterangannya, Kamis, 1 Oktober 2026.<\/p>\n
Menurutnya, keterbukaan Bakom penting agar setiap informasi yang berkembang di ruang publik dapat diuji berdasarkan fakta dan mekanisme resmi.
<\/p>\n
\n
Saeful juga menyoroti proses pengadaan di Bakom yang melibatkan sejumlah instansi, di antaranya Sekretariat Negara, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang\/Jasa Pemerintah (LKPP), BPKP, hingga Kejaksaan Agung.<\/p>\n
Ia menilai keterlibatan sejumlah lembaga tersebut menunjukkan adanya mekanisme pengawasan berlapis dalam tata kelola pengadaan.<\/p>\n
“Setiap tudingan terkait tata kelola dan anggaran semestinya diuji melalui data serta mekanisme resmi, bukan informasi anonim yang tidak dapat diverifikasi,” tegasnya.<\/p>\n
Di tengah derasnya arus informasi media sosial, Saeful mendorong aparat penegak hukum, khususnya Direktorat Tindak Pidana Siber Polri, menelusuri akun-akun yang diduga menyebarkan fitnah apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum.<\/p>\n
“Ruang publik kita tidak boleh diracuni oleh operasi hitam dari oligarki maupun kepentingan asing yang bersembunyi di balik layar. Bakom RI harus terus maju, fokus bekerja untuk negara, dan jangan pernah mundur satu langkah pun menghadapi teror hoaks,” pungkasnya. ![\"rmol](\"https:\/\/dashboard.rmol.id\/assets\/images\/logo\/10441704062019_akhir.png\"\/)
<\/p>\n<\/p><\/div>\n