\n
Demikian penegasan peneliti media dan politik Buni Yani kepada RMOL<\/i>, Kamis 1 Oktober 2026.<\/p>\n
\n Menurut Buni Yani, dengan pergantian Kapolri, maka MK tidak akan ragu-ragu lagi dalam memutus gugatan mantan Wamenkumham Denny Indrayana bersama KIPP dan Partai Ummat terkait perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) soal keabsahan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka<\/p>\n
“Presiden Prabowo seperti ingin mengatakan, \u201cHai MK, teruskan pekerjaanmu dengan benar, Gibran memang harus didiskualifikasi karena tidak memenuhi syarat”,” kata Buni Yani.
<\/p>\n
\n
Buni Yani menilai, pergantian Kapolri ini untuk mengantisipasi keamanan ketika nanti MK mengabulkan permohonan Denny Indrayana cs.\u00a0<\/p>\n
“Sebab keamanan sudah sepenuhnya berada di bawah kontrol Prabowo, bukan lagi di bawah Sigit yang merupakan Geng Jokowi,” kata Buni Yani.<\/p>\n
Selain itu, lanjut Buni Yani, pergantian Kapolri pada 1 Oktober 2026, yang merupakan Hari Kesaktian Pancasila, seolah menjadi sebuah simbol komitmen Prabowo untuk secara tegas memutus diri dari pengaruh Jokowi.<\/p>\n
Sebelumnya, pada Rabu malam, 30 September 2026, dimulai pembuktian ijazah Gibran di MK.<\/p>\n
“MK perlu dukungan yang kuat, baik dukungan intelektual, moral, maupun politik, agar berani, yakin, dan firm dalam memutus perkara ini,” kata Buni Yani.![\"rmol](\"https:\/\/dashboard.rmol.id\/assets\/images\/logo\/10441704062019_akhir.png\"\/)
<\/p>\n<\/p><\/div>\n