\n
Hal itu disampaikan Bahlil saat ditanya wartawan mengenai evaluasi Prabowo terhadap kinerja sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) selama dua tahun pemerintahan serta arah kebijakan ke depan.<\/p>\n
\n Menurut Bahlil, evaluasi terhadap menteri merupakan hak prerogatif presiden karena menteri bertugas sebagai pembantu kepala negara.<\/p>\n
\u201cYang bisa mengevaluasi menteri itu hanya Bapak Presiden. Karena menteri itu adalah jabatan pembantu presiden,\u201d kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Jumat, 16 Oktober 2026.
<\/p>\n
\n
Ia menegaskan, kewenangan untuk mengangkat, memberhentikan, maupun mengevaluasi anggota kabinet sepenuhnya berada di tangan presiden.<\/p>\n
\u201cMengangkat, memberhentikan, mengevaluasi, mengapa pun anggota kabinet, itu hak prerogatif Bapak Presiden. Konstitusi menjamin itu,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Karena itu, Bahlil menyatakan menyerahkan penilaian terhadap kinerja kabinet kepada Prabowo selaku pemegang mandat rakyat.<\/p>\n
\u201cKita serahkan semuanya kepada Bapak Presiden sebagai pemegang mandat rakyat,\u201d tandasnya. ![\"rmol](\"https:\/\/dashboard.rmol.id\/assets\/images\/logo\/10441704062019_akhir.png\"\/)
<\/p>\n<\/p><\/div>\n