\n<\/p>\n
Sambas, Kabar Terbaru \u2013 Isu razia produk Standar Nasional Indonesia (SNI) dikaitkan dengan tutupnya bengkel dan toko bangunan di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sambas meminta pemerintah daerah dan aparat segera memberi kejelasan.<\/p>\n
Dalam informasi awal yang diterima pada Minggu (18\/10\/2026), hampir seluruh bengkel dan toko bangunan di Sambas dilaporkan tutup. Namun, jumlah usaha terdampak dan alasan masing-masing pemilik menghentikan operasional belum terverifikasi.<\/p>\n
Ketua KADIN Sambas Eko Setiawan menyampaikan bahwa pihaknya menerima laporan dari anggota dan pelaku usaha mengenai tutupnya bengkel mobil serta toko bangunan dalam beberapa pekan terakhir.<\/p>\n
\u201cKami di KADIN menerima banyak laporan dari anggota dan pelaku usaha di lapangan. Tutupnya bengkel mobil dan toko bangunan bukan sekadar tutup usaha biasa, ini adalah tutupnya nadi ekonomi rakyat Sambas,\u201d kata Eko dalam bahan keterangannya.<\/p>\n
Pekerja hingga Angkutan Hasil Kebun Bisa Terdampak<\/p>\n
Eko menilai persoalan tersebut menyangkut penghasilan masyarakat. Bengkel menjadi tempat bergantungnya mekanik, tenaga administrasi, dan pemasok suku cadang. Toko bangunan juga menopang pekerjaan sopir, kuli angkut, serta tukang.<\/p>\n
Jika usaha terus berhenti beroperasi, Eko khawatir dampaknya merambat ke perawatan kendaraan pengangkut hasil pertanian dan perkebunan hingga pembangunan rumah warga.<\/p>\n
Ia juga mempertanyakan dampak ketidakpastian tersebut terhadap upaya menarik investor ke Sambas.<\/p>\n
\u201cBagaimana kita mau bicara investasi besar, kalau usaha penopang investasi kecil saja tidak bisa bertahan hidup? Investor pasti akan berpikir dua kali. Iklim investasi kita dipertaruhkan di sini,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Besaran kerugian, jumlah pekerja terdampak, dan pengaruhnya terhadap investasi belum tercantum dalam bahan yang diterima.<\/p>\n
Ridwan Minta Dasar Penertiban Dibuka<\/p>\n
Wakil Ketua Umum KADIN Sambas sekaligus praktisi hukum, Ridwan, S.H., meminta kejelasan apabila terdapat tindakan penutupan usaha oleh pihak berwenang.<\/p>\n
Ia menekankan perlunya dasar dan prosedur yang jelas dalam setiap pemeriksaan. Jika persoalannya berkaitan dengan perizinan atau pemenuhan standar, pelaku usaha perlu mendapat penjelasan dan pendampingan.<\/p>\n
\u201cApakah karena persoalan izin? Standarisasi? Atau ada persoalan lain? Kalau soal izin, negara harus hadir membina, bukan menghukum mati usaha rakyat,\u201d kata Ridwan dalam bahan keterangannya.<\/p>\n
KADIN meminta pemerintah daerah dan aparat menjelaskan kebenaran isu razia SNI, pihak yang melaksanakan, serta sasaran pemeriksaannya. Permintaan itu disampaikan agar pelaku usaha memperoleh kepastian mengenai situasi yang terjadi.<\/p>\n
KADIN Desak Pertemuan dengan Pemkab dan DPRD<\/p>\n
KADIN meminta Bupati Sambas dan DPRD memfasilitasi pertemuan bersama pemilik bengkel, pemilik toko bangunan, perangkat daerah terkait, Satpol PP, dan Polres Sambas.<\/p>\n
Selain klarifikasi, KADIN mengusulkan pendampingan perizinan, fasilitasi pembiayaan, serta kelancaran distribusi suku cadang dan material bangunan.<\/p>\n
\u201cKADIN Kabupaten Sambas berdiri bersama pelaku usaha. Kami tidak ingin Sambas dikenal sebagai daerah yang tidak ramah bagi pengusaha kecil,\u201d ujar Eko.<\/p>\n
Bahan yang diterima belum memuat tanggapan langsung Pemkab Sambas, Polres Sambas, maupun instansi terkait mengenai isu razia SNI tersebut. Belum ada dokumen dalam bahan itu yang menunjukkan adanya perintah resmi penutupan usaha.<\/p>\n
Tutupnya usaha yang dilaporkan tersebut belum dapat dipastikan sebagai akibat tindakan penutupan oleh aparat.(rai)<\/p>\n
<\/div>\n