\n
Namun, sejarah tersebut tidak menjamin bahwa nilai-nilai demokrasi akan selalu terwujud dalam kehidupan masyarakat.\u00a0<\/p>\n
\n Gejolak sosial yang kembali melanda Prancis memperlihatkan bahwa ketegangan antara kekuasaan negara dan aspirasi rakyat tetap menjadi persoalan mendasar dalam kehidupan politik modern.<\/p>\n
Gelombang protes yang mencuat pada Oktober 2026 mencerminkan akumulasi ketidakpuasan terhadap berbagai persoalan, mulai dari pendidikan, kenaikan biaya hidup, hingga kualitas pelayanan publik dan ketidakpastian masa depan.\u00a0
<\/p>\n
\n
Di balik beragam tuntutan tersebut, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: apakah negara masih mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan ruang yang memadai bagi warga untuk menentukan arah kehidupan mereka?<\/p>\n
Gejolak ini tidak cukup dipahami sebagai pertarungan antara pemerintah dan kelompok oposisi, apalagi sekadar sebagai persoalan ketertiban umum.\u00a0<\/p>\n
Ada persoalan struktural yang lebih dalam, yakni ketimpangan sosial, krisis kepercayaan terhadap institusi politik, dan melemahnya keyakinan masyarakat bahwa mekanisme demokrasi mampu memperjuangkan kepentingan mereka.<\/p>\n
Untuk memahami dinamika tersebut, teori New Social Movement<\/i> (NSM) atau Gerakan Sosial Baru menawarkan perspektif yang relevan.\u00a0<\/p>\n
Teori ini membantu menjelaskan mengapa perlawanan masyarakat modern tidak hanya berpusat pada persoalan upah, hubungan kerja, atau perebutan kekuasaan, tetapi juga menyangkut identitas, martabat, kualitas hidup, partisipasi politik, dan hak untuk menentukan masa depan.<\/p>\n
Ketika Persoalan Sehari-hari Menjadi Perlawanan Sosial<\/b><\/p>\n
Gejolak sosial biasanya tidak muncul secara tiba-tiba. Ia tumbuh dari akumulasi persoalan yang dialami masyarakat, kemudian berkembang menjadi ketidakpuasan terhadap cara negara mengelola kehidupan bersama.<\/p>\n
Tekanan biaya hidup, misalnya, bukan sekadar persoalan naiknya harga kebutuhan pokok. Bagi keluarga berpendapatan rendah, kenaikan harga dapat mengurangi kemampuan memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan transportasi.\u00a0<\/p>\n
Begitu pula dengan persoalan pendidikan. Kekurangan tenaga pengajar, fasilitas yang tidak memadai, serta ketidakpastian kesempatan kerja setelah lulus dapat memunculkan kegelisahan di kalangan generasi muda.<\/p>\n
Ketika berbagai persoalan tersebut berlangsung bersamaan, masyarakat mulai mempertanyakan prioritas pemerintah. Mereka tidak hanya menuntut perbaikan kebijakan tertentu, tetapi juga mempertanyakan orientasi pembangunan yang dianggap belum mampu menjamin kehidupan yang layak.<\/p>\n
Dalam situasi seperti ini, persoalan individual dapat berubah menjadi persoalan kolektif. Kesulitan yang semula dianggap sebagai nasib masing-masing orang mulai dipahami sebagai akibat dari kebijakan dan struktur sosial yang lebih luas. Pada titik inilah keresahan berpotensi berkembang menjadi gerakan sosial.<\/p>\n
Namun, masyarakat yang turun ke jalan tidak selalu memiliki tuntutan dan tujuan yang sama. Pelajar, guru, pekerja, petani, dan kelompok masyarakat lainnya memiliki kepentingan yang berbeda.\u00a0<\/p>\n
Mereka dapat bertemu dalam satu gelombang protes karena merasakan ketidakpuasan terhadap pemerintah, tetapi perbedaan pandangan di antara mereka tetap dapat menjadi sumber perpecahan.<\/p>\n
Untuk memahami bagaimana kelompok-kelompok dengan kepentingan berbeda dapat membangun perlawanan bersama, kita perlu melihat perubahan karakter gerakan sosial dalam masyarakat modern.<\/p>\n
Gerakan Sosial Baru: Melampaui Perjuangan Kelas<\/b><\/p>\n
Dalam tradisi gerakan sosial, perjuangan buruh dan konflik kelas memiliki posisi penting. Ketimpangan kepemilikan, eksploitasi tenaga kerja, upah, dan kondisi kerja menjadi persoalan utama yang mendorong mobilisasi kolektif.<\/p>\n
Namun, perkembangan masyarakat modern memperlihatkan bahwa konflik sosial tidak selalu berlangsung dalam bentuk tersebut. Perjuangan juga muncul dari persoalan lingkungan, identitas, hak perempuan, kualitas pelayanan publik, partisipasi warga, dan kebebasan menentukan cara hidup.<\/p>\n
Perubahan karakter inilah yang menjadi salah satu perhatian teori Gerakan Sosial Baru.<\/p>\n
Alain Touraine, salah satu pemikir penting dalam teori ini, memandang gerakan sosial sebagai arena pertarungan untuk menentukan arah perubahan masyarakat.\u00a0<\/p>\n
Sementara itu, Alberto Melucci menekankan pentingnya identitas kolektif, jaringan sosial, dan proses pembentukan kesadaran bersama yang memungkinkan individu dengan pengalaman berbeda bertindak sebagai sebuah gerakan.<\/p>\n
Dalam konteks Prancis, perspektif tersebut membantu menjelaskan mengapa persoalan pendidikan, biaya hidup, dan pelayanan publik dapat berkembang menjadi kritik terhadap sistem politik.\u00a0<\/p>\n
Tuntutan masyarakat tidak berhenti pada keinginan memperoleh bantuan atau perbaikan fasilitas. Sebagian di antaranya menyentuh persoalan yang lebih mendasar: siapa yang menentukan prioritas pembangunan dan sejauh mana masyarakat memiliki kendali atas keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka?<\/p>\n
Meski demikian, munculnya Gerakan Sosial Baru tidak berarti konflik kelas telah berakhir. Tekanan ekonomi tetap memiliki dimensi kelas karena kelompok berpendapatan rendah umumnya memiliki sumber daya yang lebih terbatas untuk menghadapi krisis.\u00a0<\/p>\n
Yang berubah adalah bentuk dan cakupan perjuangannya. Persoalan material berkelindan dengan tuntutan atas pengakuan, martabat, partisipasi, dan kualitas hidup.<\/p>\n
Dengan demikian, gejolak Prancis dapat dibaca sebagai pertemuan antara ketidakpuasan ekonomi dan tuntutan sosial-politik yang lebih luas.<\/p>\n
Dari Gerakan Rompi Kuning hingga Kegelisahan Generasi Muda<\/b><\/p>\n
Pengalaman Gerakan Rompi Kuning (Gilets Jaunes) pada 2018 memberikan pelajaran penting mengenai hubungan antara kebijakan negara dan reaksi masyarakat.\u00a0<\/p>\n
Gerakan tersebut bermula dari penolakan terhadap kenaikan pajak bahan bakar, tetapi kemudian berkembang menjadi protes yang lebih luas terhadap biaya hidup, ketimpangan, dan jarak antara pusat kekuasaan dengan masyarakat di wilayah pinggiran.<\/p>\n
Kebijakan yang dirancang berdasarkan pertimbangan fiskal tidak selalu dirasakan adil oleh kelompok yang terdampak.\u00a0<\/p>\n
Bagi warga yang bergantung pada kendaraan pribadi untuk bekerja dan memiliki pendapatan terbatas, kenaikan biaya bahan bakar dapat mempersempit ruang hidup mereka.\u00a0<\/p>\n
Kebijakan tersebut bukan lagi sekadar persoalan pajak, melainkan persoalan kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari.<\/p>\n
Pengalaman itu memperlihatkan bahwa ketidakpuasan terhadap satu kebijakan dapat berkembang menjadi kritik terhadap cara negara menentukan prioritas dan membagi beban ekonomi.<\/p>\n
Kegelisahan generasi muda membawa persoalan serupa ke wilayah yang lebih luas. Pendidikan, yang selama ini dipandang sebagai jalan untuk memperbaiki kedudukan sosial, dapat kehilangan daya meyakinkannya apabila tidak diikuti kesempatan kerja dan masa depan yang lebih terjamin.\u00a0<\/p>\n
Ketika generasi muda merasa bahwa usaha memperoleh pendidikan tidak sebanding dengan peluang yang tersedia, kepercayaan terhadap janji mobilitas sosial pun dapat melemah.<\/p>\n
Dalam perspektif Gerakan Sosial Baru, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perjuangan sosial bukan hanya mengenai distribusi sumber daya pada masa kini. Perjuangan juga menyangkut hak generasi mendatang untuk memperoleh kehidupan yang layak dan berpartisipasi dalam menentukan masa depannya.<\/p>\n
Namun, Gerakan Rompi Kuning dan protes generasi muda tidak dapat dianggap sebagai satu gerakan yang identik. Keduanya memiliki latar belakang, organisasi, dan tuntutan yang berbeda. Hubungan di antara keduanya lebih tepat dipahami sebagai kesinambungan sejumlah persoalan sosial yang belum sepenuhnya terselesaikan.<\/p>\n
Krisis Representasi: Ketika Masyarakat Merasa Tidak Didengar<\/b><\/p>\n
Salah satu persoalan paling penting dalam gejolak Prancis adalah hubungan antara masyarakat dan institusi politik. Dalam demokrasi, pemilihan umum memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengambil keputusan.\u00a0<\/p>\n
Akan tetapi, mandat elektoral tidak berarti bahwa pemerintah terbebas dari kewajiban untuk mendengarkan aspirasi masyarakat di luar masa pemilihan.<\/p>\n
Ketika warga merasa bahwa keputusan penting dibuat tanpa mempertimbangkan pengalaman dan kebutuhan mereka, kepercayaan terhadap institusi politik dapat melemah.\u00a0<\/p>\n
Demonstrasi kemudian menjadi sarana untuk menyampaikan tuntutan yang dianggap tidak memperoleh tempat memadai melalui saluran formal.<\/p>\n
Dalam kerangka Touraine, situasi ini dapat dipahami sebagai perebutan kendali atas arah perubahan sosial. Persoalannya bukan hanya siapa yang berkuasa, melainkan juga siapa yang memiliki kemampuan menentukan kepentingan umum, menetapkan prioritas pembangunan, dan memengaruhi pembagian hasil kemajuan ekonomi.<\/p>\n
Di sinilah gerakan sosial memiliki peran penting. Gerakan dapat mengangkat persoalan yang diabaikan oleh partai politik, menekan pemerintah untuk mengubah kebijakan, dan memperluas partisipasi warga dalam kehidupan demokratis.<\/p>\n
Akan tetapi, demonstrasi tidak otomatis menghasilkan perubahan yang berkelanjutan. Ketidakpuasan yang mempertemukan berbagai kelompok belum tentu melahirkan kesepakatan tentang solusi.\u00a0<\/p>\n
Perbedaan kepentingan mengenai pajak, lingkungan, imigrasi, dan peran negara dapat memecah solidaritas yang sebelumnya terbentuk.<\/p>\n
Karena itu, keberhasilan gerakan sosial tidak cukup diukur dari jumlah peserta demonstrasi atau besarnya tekanan terhadap pemerintah. Kemampuannya membangun agenda bersama dan mengubah tuntutan menjadi kebijakan juga menentukan keberlanjutan perjuangannya.<\/p>\n
Ketika Penertiban Tidak Menyelesaikan Akar Persoalan<\/b><\/p>\n
Dalam menghadapi demonstrasi, negara memiliki kewajiban menjaga keselamatan masyarakat, melindungi fasilitas umum, dan menindak tindakan kriminal. Namun, penegakan hukum tidak dengan sendirinya menyelesaikan penyebab ketidakpuasan sosial.<\/p>\n
Apabila pemerintah lebih menekankan penertiban daripada dialog yang substantif, konflik berisiko berkembang menjadi lingkaran ketidakpercayaan.\u00a0<\/p>\n
Masyarakat merasa tuntutannya diabaikan, sedangkan pemerintah melihat demonstrasi terutama sebagai ancaman terhadap ketertiban. Akibatnya, ruang untuk membangun penyelesaian bersama semakin menyempit.<\/p>\n
Sebaliknya, tuntutan sosial juga tidak dapat dijadikan pembenaran bagi kekerasan dan perusakan. Hak untuk menyampaikan pendapat harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap keselamatan dan hak orang lain.\u00a0<\/p>\n
Tindakan sebagian peserta aksi tidak seharusnya dianggap mewakili seluruh demonstran, sebagaimana tindakan segelintir orang tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan aspirasi masyarakat secara keseluruhan.<\/p>\n
Persoalan utamanya adalah legitimasi kekuasaan. Negara tidak cukup mengandalkan kewenangan hukum untuk mempertahankan ketertiban. Negara juga perlu membuktikan bahwa institusinya bekerja secara adil, responsif, dan dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n
Oleh karena itu, penyelesaian gejolak sosial membutuhkan lebih dari sekadar pengerahan aparat atau pemberian konsesi kebijakan yang bersifat sementara.\u00a0<\/p>\n
Pemerintah perlu memperbaiki pelayanan publik, menjamin akses pendidikan yang layak, membuka dialog yang bermakna, dan menjelaskan secara transparan bagaimana beban kebijakan ekonomi dibagikan kepada masyarakat.<\/p>\n
Tanpa langkah tersebut, ketertiban yang tercipta mungkin hanya bersifat sementara, sementara sumber ketidakpuasan tetap bertahan.<\/p>\n
Gerakan Sosial dan Masa Depan Demokrasi<\/b><\/p>\n
Gejolak Prancis juga memperlihatkan risiko lain, yaitu munculnya kekuatan politik yang memanfaatkan ketidakpuasan masyarakat dengan menawarkan jawaban sederhana terhadap persoalan yang kompleks.\u00a0<\/p>\n
Ketika kepercayaan terhadap pemerintah melemah, kelompok populis dari kanan maupun kiri dapat memperoleh ruang untuk memperluas pengaruhnya.<\/p>\n
Namun, kritik terhadap pemerintah tidak otomatis menunjukkan dukungan terhadap ideologi tertentu. Masyarakat dapat memiliki alasan berbeda untuk menolak kebijakan yang sama. Karena itu, penting untuk tidak menganggap seluruh demonstran sebagai satu kelompok politik yang seragam.<\/p>\n
Gerakan sosial dan kompetisi elektoral juga memiliki karakter berbeda. Partai politik berusaha memperoleh kekuasaan melalui mekanisme pemilihan, sedangkan gerakan sosial dapat menekan dan mengawasi kekuasaan melalui mobilisasi masyarakat. Keduanya dapat saling memengaruhi, tetapi tidak selalu memiliki tujuan yang sama.<\/p>\n
Tantangan bagi gerakan sosial adalah mempertahankan solidaritas tanpa menghapus perbedaan kepentingan di antara para pendukungnya.\u00a0<\/p>\n
Gerakan perlu merumuskan agenda yang jelas, membangun organisasi yang akuntabel, dan menjaga agar tuntutan masyarakat tidak berhenti sebagai luapan kemarahan.<\/p>\n
Bagi pemerintah, tantangannya adalah mengakui bahwa partisipasi demokratis tidak berakhir ketika pemilihan umum selesai. Masyarakat tetap memiliki hak untuk mengkritik, mengawasi, dan menuntut pertanggungjawaban atas kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka.<\/p>\n
Dengan demikian, masa depan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh pergantian kepemimpinan, tetapi juga oleh kemampuan institusi politik merespons perubahan sosial dan menyediakan ruang partisipasi yang bermakna.<\/p>\n
Dari Krisis Sosial Menuju Pembaruan Demokrasi<\/b><\/p>\n
Gejolak Prancis menunjukkan bahwa stabilitas politik tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial yang menopangnya.\u00a0<\/p>\n
Ketika biaya hidup menekan masyarakat, pelayanan publik tidak memenuhi harapan, dan generasi muda meragukan masa depannya, kepercayaan terhadap pemerintah menghadapi ujian yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui komunikasi politik atau penegakan ketertiban.<\/p>\n
Teori Gerakan Sosial Baru membantu menjelaskan bahwa perlawanan masyarakat modern tidak hanya berkaitan dengan kepentingan ekonomi, tetapi juga dengan martabat, pengakuan, partisipasi, dan hak untuk menentukan arah perubahan sosial.\u00a0<\/p>\n
Berbagai kelompok dapat membangun solidaritas karena merasakan persoalan bersama, meskipun kepentingan dan tujuan mereka tidak sepenuhnya sama.<\/p>\n
Gerakan sosial memiliki potensi untuk memperluas demokrasi dengan membuka persoalan yang diabaikan dan memaksa institusi politik melakukan koreksi.\u00a0<\/p>\n
Namun, potensi tersebut hanya dapat diwujudkan apabila mobilisasi masyarakat diikuti agenda yang jelas, organisasi yang bertanggung jawab, dan mekanisme yang mampu menerjemahkan tuntutan menjadi perubahan kebijakan.<\/p>\n
Pada akhirnya, persoalan Prancis bukan semata-mata bagaimana pemerintah meredam demonstrasi, melainkan bagaimana negara memulihkan kepercayaan masyarakat.\u00a0<\/p>\n
Pemerintahan yang mampu menjaga ketertiban, tetapi gagal menjawab kebutuhan sosial, hanya akan menghasilkan stabilitas yang rapuh.<\/p>\n
Ujian sesungguhnya bagi demokrasi Prancis adalah kemampuannya mengubah keresahan masyarakat menjadi pembaruan institusional.\u00a0<\/p>\n
Sebab, ketika warga kehilangan keyakinan bahwa suaranya dapat memengaruhi masa depan, jalanan menjadi ruang untuk menuntut kembali hak yang mereka anggap terabaikan.<\/p>\n
Krisis ini bukan hanya ujian bagi pemerintah Prancis, melainkan juga ujian bagi demokrasi itu sendiri: apakah kekuasaan bersedia mendengar masyarakat sebelum ketidakpuasan berkembang menjadi keretakan sosial yang lebih dalam.![\"rmol](\"https:\/\/dashboard.rmol.id\/assets\/images\/logo\/10441704062019_akhir.png\"\/)
<\/p>\n
*Direktur Jakarta Institute<\/i><\/p>\n<\/p><\/div>\n