\t\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, persetujuan tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat ekonomi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 20 Oktober 2026.<\/p>\n
\u201cTadi Presiden juga setuju dengan kajian yang dibuat oleh tim dari Dewan Ekonomi Nasional mengenai definisi korupsi karena itu penting untuk supaya masalah penanganan korupsi di Indonesia itu berstandar internasional,\u201d ungkap Luhut.<\/p>\n
Kajian disebut akan mengacu pada konvensi antikorupsi PBB atau United Nations Convention against Corruption (UNCAC), yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 7 Tahun 2006.<\/p>\n
\t\t\t\t\t\t\t\t<\/p>\n
\t\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\tLuhut mengatakan, kajian definisi korupsi diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi Danantara dalam mengambil keputusan bisnis, mengingat kerugian investasi tidak selalu menunjukkan adanya tindak pidana.<\/p>\n
\u201cJadi tidak bicara mengenai kerugian negara karena Indonesia satu-satunya negara yang menerapkan masalah kerugian negara dan ini memang memberatkan kepada seperti Danantara untuk membuat bisnis yang tentu setiap bisnis apapun pasti ada resikonya,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Selain kajian tersebut, Luhut mengatakan DEN akan meningkatkan penyediaan data akurat sebagai bahan pertimbangan Presiden dalam mengambil keputusan, terutama di tengah dinamika ekonomi global.\u00a0<\/p>\n
\u201cKami akan lebih intensif memberikan data-data briefing pada Presiden sehingga dengan begitu dalam keadaan global ekonomi dunia ini sekarang Presiden ter-upgrade dengan data-data yang update betul,\u201d pungaksnya.![\"rmol](\"https:\/\/dashboard.rmol.id\/assets\/images\/logo\/10441704062019_akhir.png\"\/)
<\/p>\n<\/div>\n