Pontianak, Kabar Terbaru<\/p>\n
Aksi demonstrasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Tanjungpura (Untan) di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak, pada Selasa, 20 Oktober 2026, berujung bentrok antara massa mahasiswa dan pihak pengamanan dan sejumlah Preman yang terorganisir. Aksi yang mengusung tajuk \u201cREVOLUSI\u201d tersebut menjadi sorotan karena mempertemukan tuntutan publik mengenai persoalan lingkungan, ekonomi, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, dan demokrasi dengan respons pemerintah di lapangan. Saat aksi mahasiswa yang juga digelar di Tugu Digulis Untan Sejumlah mahasiswa dilaporkan mengalami luka-luka karena di keroyok sejumlah Preman yang mengenakan pakaian hitam hitam. Sejumlah mahasiswa di laporkan terluka.<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/mediakalbarnews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/IMG-20261020-WA0960-300x178.jpg\")
<\/p>\n
Berdasarkan kronologi yang disampaikan, mahasiswa melakukan long march dari kawasan Tugu Digulis Untan dan tiba di Kantor Gubernur Kalbar sekitar pukul 15.30 WIB. Ketegangan bermula ketika mahasiswa dan petugas Satpol PP serta pihak pengamanan terlibat tarik-menarik ban yang hendak dibawa dan dibakar oleh massa. Situasi kemudian berkembang menjadi kontak fisik dan kericuhan, hingga mahasiswa didorong keluar dari halaman kantor gubernur menuju Jalan Ahmad Yani. Ban yang sempat dibakar juga dipadamkan petugas. Sekelompok Preman yang mengenakan pakaian hitam-hitam yang sudah menunggu di sekitar pos polisi bundaran untan langsung menghalau mahasiswa yang menggelar orasi sehingga bentrokan tak bisa terelakan. Sejumlah mahasiswa menyayangkan sikap Gubernur Kalbar yang enggan menemui mahasiswa malah justru di duga mengerahkan preman bayaran menghalau mahasiswa.<\/p>\n
Menurut salah seorang pengunjuk rasa, Persoalan paling mendasar bukan semata-mata keberadaan ban di lokasi demonstrasi, melainkan bagaimana negara dan pemerintah daerah mengelola perbedaan pendapat tanpa mengabaikan keselamatan manusia apalagi sampai mengerahkan preman. Hingga menyebabkan sejumlah mahasiswa terluka akibat bentrokan.<\/p>\n
Dalam aksinya BEM Untan membawa 20 poin tuntutan dalam aksi \u201cREVOLUSI\u201d, dengan isu utama meliputi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), kenaikan harga kebutuhan pokok dan BBM, kesejahteraan pekerja, demokrasi, krisis air bersih, serta dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Beragamnya isu tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa sedang mempertanyakan arah kebijakan dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, tuntutan mereka seharusnya dibaca dan ditanggapi oleh Gubernur Kalbar berdasarkan substansi masalah, bukan direduksi menjadi persoalan ketertiban di halaman kantor pemerintahan dan Bundaran degulis.<\/p>\n
Dalam isu karhutla, mahasiswa antara lain juga mendesak penetapan status bencana nasional, transparansi dana penanganan yang disebut mencapai Rp40 miliar dari bantuan pemerintah pusat dan Rp20 miliar dari APBD kepada Gubernur Kalbar. Jumlah anggaran yang begitu besar tersebut perlu dikonfirmasi melalui dokumen resmi agar sumber, peruntukan, dan realisasinya dapat diketahui publik.<\/p>\n
Tuntutan mahasiswa juga menyentuh persoalan kesejahteraan guru PNS, PPPK, dan honorer serta ketimpangan pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pemerintah daerah perlu menjawab persoalan ini melalui data kebutuhan tenaga pendidik, kepastian hak guru, ketersediaan sarana pendidikan, akses transportasi, dan target peningkatan layanan. Demikian pula tuntutan mengenai harga kebutuhan pokok, BBM, kesejahteraan pekerja, dan krisis air bersih harus ditindaklanjuti oleh instansi yang memiliki kewenangan. Setiap tuntutan semestinya memperoleh jawaban yang jelas: apa masalahnya, siapa yang bertanggung jawab, apa langkah penyelesaiannya, dan kapan hasilnya dapat dievaluasi.<\/p>\n
Mahasiswa juga menyoroti langkah tidak bijak yang dilakukan Pemda Kalbar dengan mengerahkan preman untuk menghalau demonstran. Dugaan ini tidak boleh diabaikan, tetapi juga tidak dapat langsung dinyatakan sebagai fakta tanpa bukti yang cukup. Perlu dipastikan siapa pihak yang dimaksud, apa tindakan yang dilakukan, apakah mereka merupakan petugas resmi atau pihak lain, serta apakah terdapat instruksi maupun hubungan dengan pejabat pemerintah daerah.<\/p>\n
Gubernur Kalimantan Barat diminta bertanggungjawab serta perlu memberikan penjelasan mengenai insiden ini apakah dirinya atau pejabat yang berwenang lainnya ikut memerintahkan pihak luar menghalau mahasiswa.<\/p>\n
Aksi \u201cREVOLUSI\u201d BEM Untan seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi penanganan karhutla, transparansi anggaran, layanan publik, pendidikan, kesejahteraan, dan praktik demokrasi di Kalimantan Barat bukan malah di berangus oleh kekuasaan tegas imam salah seorang pengunjuk rasa. Insiden bentrokan serta laporan mahasiswa terluka harus diperiksa secara objektif, sementara dugaan keterlibatan pihak non-aparat harus dibuktikan melalui penyelidikan yang dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat berhak memperoleh jawaban, mahasiswa berhak menyampaikan aspirasi sesuai hukum, dan pemerintah berkewajiban menunjukkan bahwa kekuasaan dijalankan dengan keterbukaan, penghormatan terhadap hak warga, serta tanggung jawab publik. (Tim liputan\/MK)<\/p>\n
<\/div>\n