\n
Merespons hal tersebut, Direktur ABC Riset & Consulting Erizal menilai KPK\u00a0 setengah hati dalam memanggil Nusron Wahid.\u00a0<\/p>\n
\n “Kalau tak berani memanggil paksa, seharusnya KPK tak perlu pakai memanggil Nusron segala. Sok-sokan saja. KPK kebanyakan gaya,” kata Erizal, dikutip Kamis 22 Oktober 2026.<\/p>\n
Menurut Erizal, sinyal ketidakberanian KPK memeriksa Nusron sudah terlihat sejak awal.\u00a0
<\/p>\n
\n
“Bilang empat dari delapan orang tersangka adalah orang dekat Nusron Wahid, tapi Nusronnya tak dijelaskan statusnya. Apa pula gaya seperti itu?” sindir Erizal.<\/p>\n
Sekarang yang disalahkan justru Presiden Prabowo Subianto. Kenapa tidak dicopot saja?\u00a0<\/p>\n
“Presiden punya hak prerogatif. Tapi Nusron belum berstatus tersangka,” kata Erizal.<\/p>\n
Sebelumnya, penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Nusron sebagai saksi pada 7 Oktober 2026. Namun, ia absen dengan alasan memiliki agenda lain di lingkungan kementerian.<\/p>\n
Penyidik kemudian menjadwalkan ulang pemeriksaan pada 15 Oktober 2026. Pada panggilan kedua tersebut, Nusron kembali tidak hadir.\u00a0<\/p>\n
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo sebelumnya mengatakan penyidik masih mempertimbangkan langkah lanjutan agar Nusron dapat memberikan keterangan yang dibutuhkan dalam proses penyidikan.\u00a0<\/p>\n
KPK juga membuka kemungkinan melayangkan surat panggilan berikutnya, termasuk opsi surat perintah membawa, meski keputusan tersebut masih dalam pertimbangan penyidik.<\/p>\n
Nusron dipanggil sebagai saksi dalam perkara dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR\/BPN, termasuk terkait pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.\u00a0<\/p>\n
Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dan masih mendalami dugaan praktik korupsi dalam pengurusan pertanahan serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.![\"rmol](\"https:\/\/dashboard.rmol.id\/assets\/images\/logo\/10441704062019_akhir.png\"\/)
<\/p>\n<\/p><\/div>\n