\t\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t
Direktur Group Likuidasi Bank LPS Fajar Bawono mengatakan, dana tersebut berasal dari perkara tindak pidana korupsi kedua yang telah berkekuatan hukum tetap.<\/p>\n
\u201cIni sebagai upaya LPS untuk terus mengejar pelaku tindak pidana perbankan, utamanya untuk pemulihan aset,\u201d ujar Fajar di Indramayu, Kamis, 22 Oktober 2026.\u00a0<\/p>\n
Hingga kini, dana yang terkumpul dari penagihan dan lelang aset BPR KRI mencapai sekitar Rp120 miliar, atau sekitar 40 persen dari total klaim penjaminan simpanan layak bayar sebesar Rp312 miliar.<\/p>\n
\t\t\t\t\t\t\t\t<\/p>\n
\t\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\tFajar mengatakan, proses likuidasi masih berlangsung dan ratusan agunan kredit masih harus dilelang melalui koordinasi dengan Kejari Indramayu.<\/p>\n
Kepala Kejari Indramayu Niko menegaskan, pemulihan kerugian menjadi bagian penting dalam penanganan korupsi.<\/p>\n
\u201cHal yang paling penting sejatinya adalah kerugian keuangan negara bisa dipulihkan, artinya mereka harus mengembalikan kerugian yang telah diakibatkan,\u201d jelasnya.<\/p>\n
Kasus korupsi BPR KRI terjadi pada 2013\u20132021. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha bank tersebut pada 12 September 2023, kemudian menyerahkan proses likuidasinya kepada LPS. ![\"rmol](\"https:\/\/dashboard.rmol.id\/assets\/images\/logo\/10441704062019_akhir.png\"\/)
<\/b><\/p>\n<\/div>\n