\n<\/p>\n
Jakarta, Kabar Terbaru<\/p>\n
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, menegaskan pentingnya peran penggerak HAM sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan keadilan dan mendorong pemajuan HAM hingga tingkat desa. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penggerak HAM Tahun 2026 yang mengusung tagline \u201cSinergi, Bergerak, dan Berkarya dari Desa untuk Pemajuan Hak Asasi Manusia Indonesia\u201d.<\/p>\n
Kegiatan ini diikuti 186 penggerak HAM dari berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke serta Miangas hingga Rote dan Raijua. Turut hadir Staf Khusus Menteri HAM Bidang Transformasi Digital dan Komunikasi Media, Thomas Harming Suwarta, Plt. Direktur Jenderal
Instrumen dan Penguatan HAM, Sofia Alatas, Sekretaris Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM, Ratih Ekarini Savitri, Direktur Penguatan Kapasitas HAM Masyarakat, Komunitas
dan Pelaku Usaha, Giyanto, serta para Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan HAM dari seluruh Kantor Wilayah Kementerian HAM.<\/p>\n
Dalam kesempatan tersebut, Pigai menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo Subianto sekaligus mengapresiasi dedikasinya dalam menjalankan tugas kenegaraan dan mengupayakan kesejahteraan rakyat. Ia menekankan bahwa penggerak HAM harus memiliki keberanian, integritas, dan semangat pantang menyerah, khususnya dalam membela kelompok rentan dan masyarakat kecil yang menghadapi hambatan memperoleh keadilan.<\/p>\n
Dalam arahannya, Natalius Pigai menekankan bahwa penggerak HAM harus memiliki keberanian, integritas, dan semangat pantang menyerah dalam membela kepentingan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan masyarakat kecil yang kerap menghadapi hambatan dalam memperoleh keadilan.<\/p>\n
\u201cDesa Sadar HAM adalah wujud nyata jiwa dan raga hak asasi manusia. Sebagai prajurit di lapangan, penggerak HAM harus mampu mengidentifikasi setiap permasalahan di desa untuk menuntaskan berbagai patologi dan penyakit sosial di negeri tercinta,\u201d tegas Pigai.<\/p>\n
Ia mengingatkan bahwa penggerak HAM tidak boleh berhenti pada kegiatan sosialisasi semata, tetapi harus mampu mengenali persoalan nyata yang dihadapi masyarakat dan mendorong penyelesaiannya melalui koordinasi serta sinergi dengan pemangku kepentingan terkait.<\/p>\n
Menurutnya, keberadaan penggerak HAM di tingkat desa menjadi bagian penting dalam
membangun lingkungan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan menjunjung tinggi martabat manusia.<\/p>\n
Melalui program Desa Sadar HAM, penggerak didorong mendata berbagai persoalan sosial, seperti pengangguran, anak putus sekolah, serta ketersediaan dan kelayakan infrastruktur pelayanan dasar, termasuk jalan, jembatan, sekolah, rumah ibadah, dan puskesmas. Data tersebut
menjadi dasar pemetaan kebutuhan masyarakat, identifikasi kelompok rentan, serta penyusunan langkah konkret untuk mengatasi persoalan di tingkat desa.<\/p>\n
Penguatan pemahaman HAM juga diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap keadilan, terutama bagi mereka yang menghadapi kendala biaya, keterbatasan informasi, dan sulitnya
menjangkau layanan hukum formal. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami hak-haknya, mengetahui saluran pengaduan, dan memperoleh pendampingan sesuai mekanisme yang berlaku.<\/p>\n
Menutup arahannya, Pigai mengajak seluruh penggerak HAM untuk menjaga semangat pengabdian, memperkuat solidaritas, dan konsisten memperjuangkan keadilan bagi masyarakat.
\u201cKalian adalah pahlawan sejati pembangunan. Jangan pernah menyerah, teruslah bergerak, dan mari kita wujudkan pemajuan hak asasi manusia yang berkeadilan dari desa untuk Indonesia Maju!\u201d pungkasnya.<\/p>\n
Melalui kegiatan ini, Kementerian HAM menegaskan komitmennya memperkuat sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk membumikan nilai-nilai HAM hingga ke pelosok Nusantara serta mewujudkan penghormatan terhadap martabat manusia dan akses keadilan yang lebih merata. (*\/Amad)<\/p>\n
<\/div>\n