\n
Menurut pendiri Kontra Narasi, Sandri Rumanama, unit ini harus dikepalai oleh jenderal bintang satu, agar Polri bisa maksimal memberikan pelayanan masyarakat.
\u00a0
\n <\/p>\n
\n \u201cYanma Polri adalah unsur pelayanan yang memiliki tugas pokok dan fungsi pembinaan dan pelayanan umum, dan urusan dalam di lingkungan Mabes Polri. Khususnya menyangkut fasilitas Markas, sehingga tugas vital ini harus dipimpin jenderal bintang 1,\u201d ucap Sandri Rumanama dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Minggu malam, 25 Oktober 2026.<\/p>\n
Ia mengungkapkan Yanma Mabes Polri sering dijadikan sebagai tempat mutasi perwira dan anggota polri yang bermasalah. Sandi menegaskan permunnya\u00a0 pemahaman sistem struktural kepolisian dan di upgrade, agar bisa dipimpin oleh perwira tinggi minimal berpangkat Brigjen Pol.
<\/p>\n
\n
\u201cYanma ini sangat memiliki peran yang besar bagi pelayanan kepolisian di negara ini harus diberi penghargaan dalam komposisi struktural di internal Polri,\u201d Imbuhnya.<\/p>\n
Ia juga mengatakan, ada beberapa unsur struktural di kepolisian yang harus diupgrade agar bisa dipimpin oleh perwira tinggi minimal berpangkat Brigadir Jenderal Polisi yakni Staf Pribadi Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia (Spripim Polri) & Pelayanan Markas Kepolisian Republik Indonesia (Yanma Polri).<\/p>\n
\u201cUntuk diketahui saat ini Pelayanan Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Yanma Polri) di-kepalai oleh pejabat eksekutif perwira menengah yang berpangkat Kombes Polisi,\u201d jelas Sandri.<\/p>\n
Namun, jika dilihat dari tugasnya maka selayaknya Kepala Yanma Mabes Polri dikepalai oleh pejabat eksekutif minimal berpangkat Brigadir Jenderal Polisi.<\/p>\n
Sandri juga menambahkan menilai Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) dan Sekolah Bahasa (Sebasa) perlu mendapat perhatian dalam penguatan struktur kepemimpinan. Ia berpendapat kedua satuan tersebut dipimpin oleh perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal atau Jenderal bintang satu karena memiliki cakupan tugas yang dinilai strategis.<\/p>\n
Sementara itu Sandri juga mengatakan, berbagai penghargaan yang diterima Polri perlu dibarengi dengan pembekalan organisasi serta penyesuaian kebutuhan satuan kerja mengikuti kebutuhan di lapangan.<\/p>\n
\u201cPolri wajib mendapat penghargaan tersebut namun di sisi lain harus ada pembekalan organisasi dan kebutuhan satuan kerja,\u201d tegas Sandri<\/p>\n
Menurut Sandri, pembenahan struktur organisasi menjadi bagian penting dalam proses reformasi birokrasi di lingkungan Polri. Langkah tersebut diharapkan dapat memperjelas pembagian wewenang sekaligus menyesuaikan struktur dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.<\/p>\n
Reformasi birokrasi juga dinilai penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan serta membuka ruang regenerasi kepemimpinan yang lebih sehat di tubuh Polri. ![\"rmol](\"https:\/\/dashboard.rmol.id\/assets\/images\/logo\/10441704062019_akhir.png\"\/)
<\/p>\n<\/p><\/div>\n