<\/p>\n
\n
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (DPP ARUN), Bob Hasan, menjelaskan bahwa dalam hukum ada istilah antinomi.<\/p>\n
Antinomi adalah kondisi yang bertentangan satu sama lain atau merupakan konflik satu sama lain, akan tetapi tidak bisa dinegasikan keduanya karena sama- sama saling membutuhkan.
<\/p>\n
\n
\u201cDalam keadaan hukum ini kita harus melihat antinomi,\u201d ujarnya saat menjadi Keynote Speech dalam Diskusi Publik dan Seminar Nasional tentang RUU Polri di The Hive Hotel, Jakarta Timur, pada Sabtu (29\/6).<\/p>\n
Artinya, kata Bob Hasan, revisi UU Polri ini harus dilihat secara objektif dan proporsional. Sehingga, sekalipun perlu kritik tetapi kritik itu harus bersifat konstruktif dan ilmiah.<\/p>\n
\u201cJadi marilah kita melihat ini, dimulai oleh Advokasi Rakyat Nusantara kita melihat mengkritik revisi UU (Polri) ini sesuatu secara objektif, ilmiah, saintifik,\u201d tuturnya.<\/p>\n
Sebab sambungnya, saat ini Indonesia telah memasuki era transformasi yang membutuhkan pandangan objektif terhadap hukum.<\/p>\n
“Sekarang perubahan revisi UU Polri ketiga. Maka di era transformasi ini kita sudah harus melihat secara objektif perubahan-perubahan ini,\u201d tutupnya.<\/p>\n
Turut hadir dalam diskusi publik tersebut antara lain Dewan Penasihat DPP ARUN, Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi, Anggota Kompolnas Yusuf Warsik, hingga pakar hukum Tata Negara Abdul Chair Ramadhan.![\"rmol](\"https:\/\/dashboard.rmol.id\/assets\/images\/logo\/10441704062019_akhir.png\"\/)
<\/p>\n
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News<\/b><\/a>. <\/p><\/div>\n
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.<\/b><\/p>\n<\/div>\n