\t\t\t\t\t\t\t<\/p>\n
\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t
Hal tersebut diungkapkan oleh peneliti senior Human Studies Institute (HSI), Syurya M.Nur dalam keterangannya kepada RMOL<\/i>, Jumat (12\/7).<\/p>\n
“Kewenangan ini sangat sensitif, tentunya akan menimbulkan sejumlah isu krusial terkait hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi. Seharusnya 26 tahun pasca Reformasi 98 semangat transformasi Polri semakin mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi,” kata Syurya.
<\/p>\n
\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t
Menurutnya, kewenangan penyadapan bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak privasi individu.\u00a0<\/p>\n
“Pasal ini dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa privasi warga negara akan mudah dilanggar oleh pihak kepolisian tanpa pengawasan yang memadai,” jelasnya.<\/p>\n
Syurya berpendapat, jika penyadapan dilakukan tanpa batasan yang jelas. Hal ini bisa menimbulkan efek mengerikan (chilling effect) terhadap kebebasan berekspresi.<\/p>\n
“Warga negara mungkin akan merasa takut untuk menyuarakan pendapat mereka atau berkomunikasi secara bebas karena khawatir disadap”, tandasnya.<\/p>\n
Dia mengkhawatirkan masalah kewenangan penyadapan yang tidak diatur dengan ketat dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan kekuasaan.\u00a0<\/p>\n
“Jelas ini berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak-hak individu,” bebernya.<\/p>\n
Pakar Komunikasi dan Politik Universitas Esa Unggul Indonesia ini berpandangan draf RUU Polri yang mengatur penyadapan bertentangan dengan prinsip hak atas rasa aman.<\/p>\n
“Pasal 28G UUD 1945 menjamin hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman terhadap hak pribadi, selain itu UU 39\/1999 tentang HAM mengatur hak privasi dan perlindungan terhadap intervensi yang tidak sah dalam kehidupan pribadi,” tegasnya.<\/p>\n
Menurut dia, kewenangan penyadapan oleh Polri ini harus sinkron dengan UU lainnya dalam masalah prosedur dan koordinasi dengan lembaga lainnya.<\/p>\n
“Ada kemungkinan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan UU lain yang mengatur penyadapan, misalnya UU No. 19\/2016 tentang ITE atau UU No. 17\/2011 tentang Intelijen Negara. Sehingga perlu dikaji ulang dan ada sinkronisasi dengan UU lainnya agar kuat masalah pengawasan dan prosedur penyadapan yang ketat untuk melindungi hak-hak individu,” tutupnya. ![\"rmol](\"https:\/\/dashboard.rmol.id\/assets\/images\/logo\/10441704062019_akhir.png\"\/)
<\/p>\n
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News<\/b><\/a>. \t\t\t\t\t\t\t<\/p><\/div>\n
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.<\/b><\/p>\n<\/div>\n