<\/p>\n
\n
Dikatakan pengamat ekonomi politik Salamuddin Daeng, pengusutan itu bisa berjalan jika aparat penegak hukum mempunyai perspektif menyelamatkan petani dengan menjaga harga beras dalam negeri.<\/p>\n
Demurrage sebesar Rp294,5 miliar ini diperkuat\u00a0 dengan keberadaan 1.600 kontainer berisi beras ilegal yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, dan Tanjung Perak Surabaya.
<\/p>\n
\n
“Aparat penegak hukum harus punya perspektif\u00a0 menyelamatkan petani, jadi serius menangani masalah skandal demurrage Rp294,5 miliar ini,” ujar Salamuddin kepada wartawan, Rabu (14\/8).<\/p>\n
Salamuddin melanjutkan, aparat penegak hukum harus dapat mengusut tuntas skandal demurrage ini lantaran impor beras disaat masa panen petani merupakan kejahatan.<\/p>\n
“Harus diusut tuntas, (beras impor) legal saja kejahatan kalau sekarang di saat panen, apalagi ilegal,” tuturnya.<\/p>\n
Salamuddin menegaskan pemerintah seharusnya dapat fokus untuk membantu petani dengan tidak melakukan impor beras di masa panen.<\/p>\n
“Sekarang harga gabah petani anjlok, jauh dibawah harga gabah tahun lalu. Seharusnya pemerintah membantu petani dengan tidak impor beras di masa panen,” tandasnya.![\"rmol](\"https:\/\/dashboard.rmol.id\/assets\/images\/logo\/10441704062019_akhir.png\"\/)
<\/p>\n
<\/p><\/div>\n