<\/p>\n
\n
Menurut pengamat ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah, Indonesia juga menghadapi risiko yang lebih besar salah satunya kehilangan surplus perdagangan hingga mencapai Rp129 triliun dari China.<\/p>\n
Apalagi, Kamar Dagang Logam, Mineral, dan Kimia Tiongkok atau China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters (CCCMC) telah melayangkan surat protes keras atas kajian Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) yang dianggap tidak kredibel.\u00a0
<\/p>\n
\n
“Sebetulnya, ini risiko yang harus kita hadapi ketika kita memutuskan bahwa China melakukan praktik dumping dan kita kenakan bea masuk, dan ini ada risiko,” kata Piter Abdullah kepada wartawan di Jakarta, Rabu (14\/8).<\/p>\n
\u201cBagaimana kemudian China melakukan hal yang sama yang tentunya akan berdampak kepada perdagangan kita. Kalau memang benar China melakukan retaliasi, melakukan hal yang sama kepada produk kita tentu akan berdampak kepada perdagangan kita,\u201d imbuhnya.<\/p>\n
Piter menjelaskan China merupakan mitra utama dan strategis perdagangan Indonesia yang saling menguntungkan, oleh karena itu jika terjadi perselisihan di antara Indonesia-China akan menimbulkan efek signifikan terhadap neraca perdagangan Indonesia.<\/p>\n
\u201cKarena China itu mitra perdagangan kita, mitra utama, mitra terbesar dari perdagangan kita, kita banyak ekspor ke sana walaupun kita juga banyak melakukan impor,\u201d urainya.<\/p>\n
Piter mengingatkan pemerintah Indonesia agar tidak gegabah menerapkan kebijakan tersebut, mengingat hasil temuan KADI yang mengusulkan penerapan BMAD itu dianggap tidak memiliki data kredibel dan terlalu tendensius.<\/p>\n
\u201cMakanya terkait dengan keramik ini kita selalu mengatakan pemerintah ini harus hati-hati juga untuk kajian terkait dengan praktik dumping ini harus benar-benar matang, jangan sampai terburu-buru yang pada akhirnya harus dikoreksi dalam waktu yang singkat, yang kemudian menyebabkan pemerintah lagi-lagi kehilangan kredibilitas dalam pengambilan kebijakan,\u201d jelasnya.<\/p>\n
\u201cKarena semuanya kan harus diperhitungkan dengan matang apakah kebijakan itu yang terbaik,\u201d sambungnya.<\/p>\n
Lanjut Piter, jangan sampai kemudian surplus perdagangan RI?”China pada tahun 2023 sebesar 8 miliar Dolar AS atau sekitar 129,4 triliun yang dilaporkan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) berubah menjadi negatif di kemudian hari akibat penerapan BMAD ubin keramik yang gegabah.\u00a0<\/p>\n
\u201cYang jelas ketika kita melakukan suatu kebijakan mengenakan bea masuk atau melakukan semacam barrier terhadap impor kita, yang pasti akan merugikan dari sisi negara mitra itu yang pasti akan mengundang reaksi,\u201d paparnya.<\/p>\n
Dia juga mengingatkan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus diperhitungkan dengan matang, mengingat dampak yang tidak hanya pada hubungan dagang, tetapi juga pada harga dan inflasi di dalam negeri.<\/p>\n
\u201cMereka juga gak mungkin diam saja ya imbasnya pasti, kebijakan itu sendiri itu akan berdampak kepada harga inflasi kita akan meningkat inflasi perumahan juga termasuk akan kena. Jadi dampak negatifnya tidak cuma satu makanya harus benar-benar dikaji yang secara lebih hati-hati,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Piter menyampaikan meskipun BMAD ini bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri, namun untuk melindungi industri tanah air tidak harus dengan pengenaan bea masuk, masih ada upaya lain untuk melindungi dan mendukung industri dalam negeri untuk tetap tumbuh dan berdaya saing.<\/p>\n
\u201cSaya sendiri di dalam konteks industri ini memang kita membutuhkan perlindungan terhadap industri di dalam negeri apakah itu perlindungan itu harus dalam pengenaan bea masuk anti dumping nah itu yang saya kira yang harus dikaji lebih mendalam,\u201d ucapnya.<\/p>\n
Dia mengatakan untuk penerapan BMAD sebaiknya ditinjau ulang, hasil penyelidikan KADI dibuka ke publik untuk kemudian dilakukan kajian lebih mendalam.<\/p>\n
\u201cSaya bilang harus ada kajian, ini kan periset yang sering melakukan kajian, kajian itu kan harus di-challenge harus ada yang menanggapi dulu, jangan satu pihak. Apakah kebijakan itu sudah mengalami silakan sesuatu yang benar-benar pas maksudnya itu sudah pasti benar,\u201d jelasnya lagi.<\/p>\n
\u201cNah ini harus di-challenge ini saya kira dialog dengan hasil kajian itu diperlukan sekali, kan kita lembaga riset banyak, jadi saya kira itu yang harus dilakukan jangan sampai kita terlalu terburu-buru pada akhirnya merugikan kita semua,\u201d tukasnya. ![\"rmol](\"https:\/\/dashboard.rmol.id\/assets\/images\/logo\/10441704062019_akhir.png\"\/)
<\/p>\n
<\/p><\/div>\n