\n<\/p>\n
KAPUAS HULU, Kabar Terbaru \u2013 Pemberitaan yang viral di media Kalbar dengan judul \u201cJadi Target Bareskrim Polri, Bos Besar PETI Kapuas Hulu Dikabarkan Melarikan Diri\u201d memunculkan dinamika lanjutan.
\u200e
\u200ePada Senin malam (2\/3\/2026) sekitar pukul 21.53 WIB, seorang wartawan berinisial IS mengaku menerima pesan melalui media sosial (puismed) dari seseorang yang mengatasnamakan inisial SMjt. Pesan tersebut berisi pertanyaan dan pernyataan yang dinilai bernada tekanan terkait pemberitaan yang beredar.
\u200e
\u200eDalam pesan yang diterima, pengirim mengawali dengan salam, kemudian mempertanyakan alasan pembuatan berita serta menyebut dirinya sebagai \u201corang media\u201d yang memahami mekanisme pelaporan. Pesan itu juga memuat kalimat yang dianggap sebagai peringatan agar tidak saling melaporkan dan tidak \u201cmenyakiti orang\u201d.
\u200e
\u200eBerikut kutipan isi pesan yang diterima IS:
\u200e\u201cAssalamu\u2019alaikum yang bikin berita kan apa kurang pekerjaankah disitu bikin berita saya orang media juga ni saya pandai juga laporan dianto juga karena pernah ngasik duit kekalian pandai juga saya lapor kitak tu kalau jadi media bagus bagus jangan saling lapor orang nyakitkan orang nanti kamu kenak batunya\u00a0 juga kalau nyakit orang.\u201d
\u200e
\u200eMenanggapi hal tersebut, IS menegaskan bahwa dirinya bukan penulis berita yang dimaksud dalam pemberitaan viral tersebut. Ia juga menyayangkan adanya tuduhan yang diarahkan kepadanya tanpa bukti yang jelas.
\u200e\u201cSaya tidak membuat berita itu. Tuduhan yang diarahkan kepada saya tidak berdasar,\u201d ujar IS.
\u200e
\u200eSebagaimana diketahui, isu aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kapuas Hulu menjadi perhatian publik dan disebut-sebut turut menjadi sorotan aparat penegak hukum, termasuk jajaran Bareskrim Polri.
\u200e
\u200eHingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak yang mengatasnamakan inisial SMjt terkait maksud dan tujuan pengiriman pesan tersebut.
\u200e
\u200eInsan pers mengingatkan bahwa apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan atas suatu pemberitaan, mekanisme hak jawab dan hak koreksi dapat ditempuh sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kebebasan pers merupakan bagian dari demokrasi yang dilindungi undang-undang, dengan tetap mengedepankan profesionalitas dan kode etik jurnalistik. (*\/MK)<\/p>\n
<\/div>\n