\n
Pengamat Ekonomi INDEF, Muhammad Rizal Taufikurrahman, menilai dampak awal yang paling terasa adalah risiko gangguan pasokan minyak global yang berujung pada lonjakan harga.<\/p>\n
\n \u201cYang paling utama adalah risiko gangguan pasokan minyak. Iran berada di Teluk Persia, sangat dekat dengan Selat Hormus, yaitu jalur sekitar seperlima perdagangan minyak dunia,\u201d ujar Rizal dalam wawancara di sebuah podcast, dikutip redaksi di Jakarta, Selasa 3 Maret 2026.<\/p>\n
Menurutnya, kenaikan harga minyak tidak semata karena pasokan sudah berhenti, melainkan akibat meningkatnya risk premium karena ketidakpastian geopolitik.\u00a0
\n <\/p>\n
\n
\u201cRisikonya, harga minyak akan naik. Bukan semata-mata karena pasokan sudah berhenti, tetapi karena munculnya *risk premium* akibat ketidakpastian geopolitik,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Bagi Indonesia, situasinya menjadi lebih kompleks. Rizal mengingatkan bahwa Indonesia masih berstatus sebagai net importer energi. Ketergantungan pada impor minyak mentah dan BBM membuat ekonomi domestik rentan terhadap lonjakan harga global.<\/p>\n
\u201cJika harga minyak melampaui asumsi dalam APBN, maka beban fiskal akan meningkat. Biaya impor energi naik, subsidi dan kompensasi energi berpotensi membengkak, sehingga menekan ruang fiskal pemerintah,\u201d jelasnya.<\/p>\n
Ia menambahkan, dampaknya tidak berhenti pada harga energi. Efek rambatannya akan mendorong inflasi lebih luas.<\/p>\n
\u201cMinyak menjadi pemicu awal, tetapi efeknya meluas ke BBM, transportasi, biaya logistik pangan, pupuk, hingga produk petrokimia. Tekanan inflasi dan ekspektasi inflasi akan meningkat,\u201d kata Rizal.<\/p>\n
Ia mengingatkan adanya risiko imported inflation, terutama menjelang Ramadan ketika harga pangan memang cenderung naik secara musiman.\u00a0<\/p>\n
\u201cKombinasi faktor musiman dan kenaikan energi inilah yang perlu diantisipasi pemerintah secara cepat,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Selain inflasi, Rizal juga menyoroti potensi gejolak di pasar keuangan. Dalam situasi konflik geopolitik, investor global biasanya masuk ke mode risk off.<\/p>\n
\u201cInvestor cenderung beralih ke Dolar AS, sehingga mata uang negara berkembang, termasuk Rupiah, berpotensi melemah,\u201d jelasnya.<\/p>\n
Kondisi tersebut berpotensi memicu kenaikan yield Surat Berharga Negara (SBN), meningkatkan volatilitas IHSG, dan mempermahal biaya pembiayaan korporasi.<\/p>\n
\u201cDalam kondisi seperti ini, otoritas moneter akan lebih fokus menjaga stabilitas Rupiah daripada menurunkan suku bunga. Konflik Timur Tengah bisa menunda pelonggaran suku bunga domestik,\u201d tegas Rizal.<\/p>\n
Ia juga mengingatkan bahwa ketergantungan pada investor asing di pasar obligasi menjadi risiko tambahan ketika terjadi gejolak global.<\/p>\n
Rizal menekankan pentingnya respons cepat dan terukur dari pemerintah dan otoritas moneter. Menurutnya, pemerintah harus memastikan lonjakan harga minyak tidak langsung berubah menjadi lonjakan beban APBN.\u00a0<\/p>\n
Ia pun menyarankan pengendalian konsumsi energi dan penajaman subsidi agar lebih tepat sasaran. Selain itu, optimalisasi energi alternatif dan penguatan kebijakan blending biodiesel dinilai penting untuk menekan impor solar.<\/p>\n
Dari sisi moneter, ia mendorong stabilisasi Rupiah melalui intervensi pasar valas, operasi moneter di pasar obligasi, serta penguatan cadangan devisa. Ketergantungan pembiayaan dari investor asing juga perlu dikurangi, dengan memperbesar basis investor domestik untuk SBN dan menjaga kredibilitas fiskal,\u00a0<\/p>\n
Transmisi dampak konflik ini relatif cepat dirasakan Indonesia karena bekerja melalui harga energi dan pasar keuangan.<\/p>\n
\u201cKetika eskalasi meningkatkan risk premium minyak, harga energi global naik. Sebagai net importer, Indonesia langsung menghadapi kenaikan biaya impor BBM dan minyak mentah,\u201d jelasnya.<\/p>\n
Efek lanjutannya, menurut dia, akan terasa pada kenaikan biaya transportasi, logistik, hingga harga pangan.<\/p>\n
Dengan berbagai risiko tersebut, pemerintah dituntut menjaga stabilitas harga dan pasar keuangan secara simultan, agar dampak perang di Timur Tengah tidak berkembang menjadi tekanan ekonomi yang lebih luas di dalam negeri. ![\"rmol](\"https:\/\/dashboard.rmol.id\/assets\/images\/logo\/10441704062019_akhir.png\"\/)
<\/b><\/p>\n
<\/p><\/div>\n