\n
Kuasa hukum konsumen Apartemen Antasari Place, Anis Fauzan mengatakan, pengembang diduga melakukan pelanggaran HAM karena menghalang-halangi kepemilikan unit apartemen berupa Akta Jual Beli (AJB).<\/p>\n
\n “Ada upaya menghalang-halangi kepemilikan unit dengan memotong secara sepihak 20 persen dari pembayaran yang sudah dibayar oleh konsumen,” kata Anis kepada wartawan.<\/p>\n
Erik Herlambang, salah satu konsumen kemudian merinci terkait persoalan yang membelitnya.
\n <\/p>\n
\n
Awalnya, Erik bersama dengan para konsumen lain membeli beberapa unit apartemen. Ada yang diperuntukan untuk dihuni maupun investasi pada tahun 2014.<\/p>\n
Masih kata Erik, pengembang apartemen adalah PT Prospek Duta Sukses (PDS). Namun, seiring berjalannya waktu, uang dengan jumlah ratusan miliar yang dibayarkan konsumen tidak jelas nasibnya usai pengembang diduga pailit.<\/p>\n
“Sedangkan setoran dari total konsumen itu sudah lebih dari Rp600 miliar,” kata Erik.<\/p>\n
Hingga kemudian pada Juni 2020, muncul pengumuman pemberitahuan bahwa masuk ke Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).\u00a0<\/p>\n
“PKPU itu kan masuk ke arah pailit ya. Artinya bahwa mereka sudah tidak punya kemampuan untuk membangun,” kata Erik.<\/p>\n
Kepemilikan pun beralih tangan ke pengembang lain, dan angin segar sempat mengarah ke konsumen.<\/p>\n
Sayangnya, Erik dan konsumen lain lagi-lagi kecewa karena soal AJB, pihak konsumen diduga diminta membayar 20 persen dari harga unit apartemen.\u00a0<\/p>\n
Beberapa konsumen yang sudah merugi usai membayar ratusan juta namun tidak memiliki AJB, kini meminta pengembalian uang yang sudah disetorkan.<\/p>\n
Erik pun menyebut pihak PDS sempat menawarkan penggabungan AJB antara pengembangan dan pemilik, namun celah itu yang memberatkan pihak konsumen.<\/p>\n
“Sehingga teman-teman yang tadinya mau bergabung mundur semua, karena tidak sesuai dengan pembicaraan,” kata Erik.<\/p>\n
Masalah tidak selesai di situ. Erik menduga bila pengembang mennggunakan sertifikat apartemen pemilik untuk meminjam uang ke salah satu bank swasta.<\/p>\n
“Nilai pinjamannya Rp458 miliar dengan menggunakan sertifikat apartemen kita,” kata Erik.<\/p>\n
Atas dasar itu, Erik bersama konsumen lainnya meminta kejelasan status apartemennya dengan melapor ke Komnas HAM dengan nomor register: 234\/ILF\/.PENGADUAN\/III\/2026.![\"rmol](\"https:\/\/dashboard.rmol.id\/assets\/images\/logo\/10441704062019_akhir.png\"\/)
<\/p>\n
<\/p><\/div>\n