\n
Mengingat, konflik antara Iran dengan Israel yang dibantu Amerika Serikat mengancam kawasan Timur Tengah, termasuk Arab Saudi.\u00a0<\/p>\n
\n \u201cJadi, sepanjang kita minta keterangan dari pemerintah, komunikasi ke Saudi itu, tidak ada maklumat untuk tidak berhaji,\u201d kata Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 6 Maret 2026.<\/p>\n
Menurut Marwan, pada musim haji 2019 lalu memang ada maklumat dari Arab Saudi tidak menggelar haji karena wabah virus Covid-19, namun pada haji tahun 2026 di tengah konflik Timur Tengah ini belum ada maklumat tidak berhaji.\u00a0
\n <\/p>\n
\n
\u201cJadi kita masih ada harapan masih berhaji,\u201d kata Legislator PKB ini.<\/p>\n
Di sisi lain, Marwan meminta pemerintah Indonesia untuk menyiapkan skenario penyelenggaraan ibadah haji 2026. Mengingat, eskalasi konflik belum bisa diprediksi seperti apa.\u00a0<\/p>\n
\u201cMestinya pemerintah harus membuat langkah-langkah berikutnya. Langkah berikutnya ini yang belum kita dengarkan seperti apa, karena mereka tidak bisa mengambil kebijakan sendiri, karena akan ada pihak-pihak instansi lain yang berkaitan dengan layanan itu,\u201d katanya.<\/p>\n
Atas dasar itu, Marwan menyebut bahwa Komisi VIII DPR RI akan memanggil Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dalam rapat dengar pendapat (RDP) setelah masa reses DPR RI usai.\u00a0<\/p>\n
\u201cSaya kira itu yang akan kita dorong di dalam rapat-rapat nanti. Kita akan lebih dahulukan nanti karena persiapan haji ini sangat mendesak,\u201d pungkasnya.![\"rmol](\"https:\/\/dashboard.rmol.id\/assets\/images\/logo\/10441704062019_akhir.png\"\/)
<\/p>\n
<\/p><\/div>\n