\n<\/p>\n
KUBU RAYA, Kabar Terbaru<\/p>\n
Kebijakan terkait kunjungan ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan dan memunculkan pertanyaan dari berbagai pihak. Pasalnya, wartawan maupun organisasi masyarakat (ormas) yang ingin mendatangi lokasi dapur disebut harus didampingi oleh aparat.
\u200e
\u200eInformasi tersebut disampaikan oleh Danramil Sungai Kakap beberapa waktu lalu melalui pesan WhatsApp kepada salah seorang wartawan.
\u200e
\u200e Dalam keterangannya, ia menyebutkan bahwa kebijakan tersebut merupakan aturan yang diterapkan oleh koordinator wilayah (Korwil) MBG di masing-masing wilayah.
\u200e
\u200eMenurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama kegiatan di dapur SPPG berlangsung. Ia juga menyebutkan bahwa selama ini aktivitas program MBG di lapangan turut mendapat pendampingan dari aparat TNI dan Polri.
\u200e
\u200e\u201cKalau ada wartawan atau yang mengatasnamakan ormas datang ke dapur, sebaiknya didampingi Babinsa atau kepolisian. Karena sampai saat ini kegiatan di lapangan juga terus didampingi oleh TNI dan Polri,\u201d ujar Danramil Sungai Kakap.
\u200e
\u200eIa menjelaskan, apabila ada pihak yang datang tanpa pendampingan Babinsa maupun kepolisian, maka pihak dapur SPPG kemungkinan tidak dapat melayani kunjungan tersebut. Hal ini dilakukan agar setiap aktivitas yang terjadi di lokasi tetap diketahui dan terpantau oleh aparat setempat.
\u200e
\u200e\u201cTujuannya supaya jangan sampai ada kejadian yang tidak kita ketahui. Biasanya ada Babinsa atau Bhabinkamtibmas yang mendampingi,\u201d jelasnya.
\u200e
\u200e
\u200eNamun demikian,kebijakan ini memunculkan sejumlah pertanyaan di kalangan wartawan.Sebab, wartawan menjalankan fungsi kontrol sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang memberikan ruang bagi jurnalis untuk melakukan peliputan serta pengawasan terhadap jalannya program pemerintah.
\u200e
\u200eSejumlah pihak pun mempertanyakan apakah aturan pendampingan aparat tersebut merupakan kebijakan resmi dari pengelola program MBG secara nasional atau hanya kebijakan internal yang diterapkan di tingkat wilayah.
\u200e
\u200eDanramil Sungai Kakap sendiri menyarankan agar pihak yang ingin menindaklanjuti suatu permasalahan atau melakukan pengecekan langsung ke lapangan terlebih dahulu berkoordinasi dengan aparat setempat.
\u200e
\u200e\u201cKalau memang mau turun ke lapangan untuk menindaklanjuti suatu permasalahan, ajak saja Babinsa atau pihak kepolisian supaya sama-sama mengetahui,\u201d tambahnya.
\u200e
\u200eHingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak pengelola program MBG mengenai apakah aturan pendampingan aparat bagi wartawan dan ormas tersebut merupakan kebijakan resmi secara nasional atau hanya berlaku di wilayah tertentu.
\u200e
\u200eSesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan tanggapan atau penjelasan resmi. (*\/Mk)<\/p>\n
<\/div>\n