\n
Presiden Direktur PT Saranacentral Bajatama Tbk, Handaja Susanto, mengatakan agresivitas ekspor baja dari China tidak lepas dari dukungan pemerintah negara tersebut kepada eksportirnya.<\/p>\n
\n \u201cBaja dari China itu disubsidi oleh pemerintahnya. Jadi ketika mereka mengekspor produk keluar dari China, pemerintah memberikan insentif kepada eksportir,\u201d ujar Handaja dalam tayangan di CNBC Indonesia<\/i>, dikutip Rabu 11 Maret 2026.<\/p>\n
Menurutnya, kebijakan tersebut membuat produsen baja China sangat agresif membanjiri pasar Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
\n <\/p>\n
\n
Handaja mengungkapkan bahwa dominasi produk baja China di Indonesia sudah sangat besar.<\/p>\n
\u201cKalau kita lihat data pasar, sekitar 55 persen pasar domestik Indonesia diisi oleh produk dari China. Itu memang fakta,\u201d katanya.<\/p>\n
Ia menjelaskan bahwa harga murah menjadi faktor utama produk tersebut diminati pasar. Meski demikian, tidak semua produk yang masuk memenuhi standar yang berlaku di Indonesia.<\/p>\n
\u201cProduk mereka relatif murah dan kualitasnya juga lumayan. Walaupun banyak yang sebenarnya tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), tapi karena harganya murah tetap banyak dibeli di pasar Indonesia,\u201d jelasnya.<\/p>\n
Menghadapi kondisi tersebut, pelaku industri berharap pemerintah mengambil langkah lebih tegas untuk melindungi industri baja dalam negeri.<\/p>\n
Handaja menilai penerapan standar mutu menjadi langkah pertama yang harus diperketat.<\/p>\n
\u201cPenerapan SNI harus dijalankan secara benar dan ketat. Ini penting untuk mencegah produk yang tidak memenuhi standar masuk ke pasar Indonesia,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Selain itu, ia juga mendorong pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan proteksi seperti safeguard atau anti-dumping terhadap produk baja impor.<\/p>\n
Menurutnya, kebijakan serupa pernah diterapkan pada industri baja lapis aluminium pada periode 2014-2017 dan terbukti memberikan dampak signifikan.<\/p>\n
\u201cPada periode itu, kapasitas produksi kami bisa meningkat hingga 100 persen. Menurut saya kebijakan seperti itu perlu kembali dipertimbangkan oleh pemerintah,\u201d kata Handaja.<\/p>\n
Meski kinerja perusahaan relatif stabil sejak 2023 hingga 2025, Handaja mengakui profit perusahaan mengalami tekanan.<\/p>\n
\u201cAda dua faktor utama. Pertama banjir impor baja dari China. Kedua pada 2025 terjadi penurunan anggaran pembangunan dari pemerintah Indonesia,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Kedua faktor tersebut membuat profitabilitas perusahaan tidak mencapai target yang diharapkan, meskipun kondisi arus kas masih terjaga.<\/p>\n
\u201cDari sisi cash flow perusahaan tetap pruden dan tidak ada masalah berarti,\u201d katanya.<\/p>\n
Handaja menegaskan bahwa gempuran produk impor berdampak langsung pada operasional industri baja nasional.<\/p>\n
\u201cPertama, kapasitas produksi tidak bisa dimanfaatkan secara penuh karena pasar sudah dipenuhi barang impor. Kedua, dari sisi harga jual kami juga tertekan karena tidak bisa menjual terlalu jauh di atas harga produk impor,\u201d jelasnya.<\/p>\n
Kombinasi dua tekanan tersebut akhirnya mempengaruhi profitabilitas perusahaan.<\/p>\n
Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat, perusahaan melakukan berbagai strategi, baik melalui jalur industri maupun internal perusahaan.<\/p>\n
\u201cMelalui asosiasi kami terus berdiskusi dengan pemerintah agar ada kebijakan yang melindungi industri baja dalam negeri,\u201d ujar Handaja.<\/p>\n
Di sisi lain, perusahaan juga berupaya meningkatkan pemanfaatan kapasitas produksi.<\/p>\n
\u201cTahun lalu kapasitas kami baru sekitar 50-60 persen, dan target kami adalah bisa meningkat hingga 100 persen,\u201d katanya.<\/p>\n
Selain itu, perusahaan juga melakukan ekspansi ke produk hilir dengan memproduksi atap berbahan baja lapis seng-aluminium.<\/p>\n
\u201cDengan strategi ini kami berharap bisa menyerap lebih banyak produksi baja kami sendiri di sektor hilir,\u201d kata Handaja. ![\"rmol](\"https:\/\/dashboard.rmol.id\/assets\/images\/logo\/10441704062019_akhir.png\"\/)
<\/b><\/p>\n
<\/p><\/div>\n