\n
Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, Adinda Tenriangke Muchtar memandang, pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut pengamat pengkritik pemerintah didanai oleh pihak asing sangat disesalkan.<\/p>\n
\n \u201cKarena sebelum-sebelumnya kan pemerintah mengatakan terbuka atas masukan dan kritik dari masyarakat, tapi tampaknya hal itu tidak konsisten dilakukan,\u201d ujar Adinda kepada RMOL<\/i>, Senin, 16 Maret 2026.<\/p>\n
Oleh karenanya, Adinda mengaku tidak heran apabila indeks demokrasi, termasuk kepercayaan terhadap lembaga-lembaga atau pilar demokrasi terkait juga rendah, termasuk kepada DPR di berbagai level, tidak hanya di tingkat nasional.
\n <\/p>\n
\n
\u201cHal ini juga jelas menunjukkan bahwa kebebasan akademik, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi masih rentan di Indonesia,\u201d kata Adinda.<\/p>\n
Lebih lanjut, Adinda juga menyinggung soal penyerangan terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, termasuk kepada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), Tiyo Ardianto beberapa waktu lalu.<\/p>\n
\u201cHal ini jelas menjadi sinyal yang negatif dan mengkhawatirkan bagi demokrasi di Indonesia,\u201d demikian Adinda. ![\"rmol](\"https:\/\/dashboard.rmol.id\/assets\/images\/logo\/10441704062019_akhir.png\"\/)
<\/p>\n
<\/p><\/div>\n