\n
Dikatakan Co Founder Raksha Initiative Wahyudi Djafar, jika menggunakan peradilan militer maka hal tersebut sama saja menghapus asas kesamaan di hadapan hukum.<\/p>\n
\n “Penyelesaian melalui peradilan militer tidak sejalan dengan prinsip negara hukum khususnya prinsip persamaan di hadapan hukum yang ditegaskan konstitusi,” ujar Djafar dalam keterangan tertulis, Kamis 19 Maret 2026.<\/p>\n
Kata dia, sudah semestinya semua warga negara di hukum berdasarkan pada kejahatan dan tindak pidana yang dilakukan bukan berdasarkan subjeknya karena ia seorang anggota militer atau bukan.\u00a0
\n <\/p>\n
\n
Dengan demikian, sambungnya, penyelesaian kasus Andrie melalui peradilan militer tidak sejalan dengan konstitusi dan negara hukum.\u00a0<\/p>\n
“Akan sulit keadilan kasus ini diperoleh jika peradilannya melalui peradilan militer,” pungkasnya.<\/p>\n
Adapun Puspom TNI tengah mengumumkan melakukan penahanan empat anggota TNI yang diduga sebagai pelaku penyiraman air keras.![\"rmol](\"https:\/\/dashboard.rmol.id\/assets\/images\/logo\/10441704062019_akhir.png\"\/)
<\/p>\n
<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News<\/b><\/a>.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.<\/p>\n<\/div>\n