\n
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo mengatakan, praktik pemajakan berulang terhadap satu objek yang sama tidak hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga memperlemah kepercayaan publik terhadap negara.\u00a0<\/p>\n
\n Ia menegaskan bahwa kondisi ini paling dirasakan dampaknya oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang semakin terhimpit oleh beban ekonomi.<\/p>\n
\u201cSudah terlalu lama sistem ini dibiarkan. Negara seharusnya hadir melindungi rakyat, bukan justru menambah beban melalui kebijakan fiskal yang tidak adil,\u201d kata Firman kepada wartawan, Sabtu 21 Maret 2026.
\n <\/p>\n
\n
Firman berpandangan bahwa skema pajak ganda bertentangan dengan semangat keadilan sosial dan prinsip keberpihakan negara kepada rakyat kecil.\u00a0<\/p>\n
Ia menilai, jika tidak segera dibenahi, sistem ini berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi dan memicu ketidakpuasan publik.<\/p>\n
Karena itu, ia secara tegas mendorong pemerintah dan DPR untuk segera melakukan revisi Undang-undang perpajakan.\u00a0<\/p>\n
“Revisi tersebut harus diarahkan pada penyederhanaan sistem pajak, penghapusan praktik pajak ganda, serta penguatan asas keadilan dan transparansi,” tuturnya.<\/p>\n
Lebih jauh, Firman juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan fiskal.\u00a0<\/p>\n
Ia menegaskan bahwa setiap Rupiah yang dipungut dari rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.<\/p>\n
\u201cPajak adalah instrumen negara untuk membangun, bukan alat yang menekan rakyat. Transparansi dan akuntabilitas mutlak diperlukan agar kepercayaan publik kembali pulih,\u201d pungkasnya.![\"rmol](\"https:\/\/dashboard.rmol.id\/assets\/images\/logo\/10441704062019_akhir.png\"\/)
<\/p>\n
<\/p><\/div>\n