Pernyataan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Mauritius, Dhananjay Ramful usai melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita di sela-sela Sidang ke-81 Majelis Umum PBB New York, Rabu waktu setempat, 23 September 2026.
Kepada pers setelah pertemuan, Ramful mengatakan Mauritius baru-baru ini meninjau kembali posisinya terkait isu Sahara Maroko dalam rapat Kabinet, setelah Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 2797.
Ramful mengatakan Mauritius kini memandang Resolusi 2797 sebagai resolusi yang berdasarkan pragmatisme dan paling solutif.
“Otonomi Sahara di bawah kedaulatan Kerajaan Maroko menawarkan solusi yang paling realistis, adil, dan berkelanjutan untuk menyelesaikan sengketa tersebut,” ungkapnya.
Perubahan sikap Mauritius itu disebut menjadi bagian dari momentum yang didorong Raja Mohammed VI.
Sikap tersebut sekaligus posisi Mauritius yang menempatkan proposal otonomi di bawah kedaulatan Maroko sebagai opsi yang dinilai paling kredibel, realistis, adil, dan berkelanjutan.