Sebelumnya kita dikejutkan pergantian Kapolri, sorenya terjadi reshuffle kabinet besar-besaran. Banyak memperkirakan Bahlil dan Nusron bakal “kena ni” ternyata, aman. Pentolan Golkar itu malah jadi Menko. Simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak!
Pada 1 Oktober 2026, Istana kembali menggelar ritual sakral bernama reshuffle. Ketujuh, wak! Dalam waktu kurang dari dua tahun. Orang biasa ganti baju tujuh kali seminggu, kabinet kita ganti susunan tujuh kali sambil tersenyum seolah semua sudah ditulis di prasasti Majapahit.
Dudung Abdurachman menjadi Menko Polkam menggantikan Djamari Chaniago. Sugiono pindah dari Menteri Luar Negeri menjadi Menko PMK menggantikan Pratikno. Rupanya untuk menjadi Menko PMK harus mencicipi dulu jabatan Menlu. Ini jalur karier mungkin hanya dipahami manusia sudah lulus sekolah tinggi perputaran kursi.
Kursi Menlu diberikan kepada Arrmanatha Nasir. Semoga kartu namanya sempat dicetak sebelum reshuffle kedelapan.
Muhammad Sarmuji menjadi Menteri Perindustrian menggantikan Agus Gumiwang. Drajat Hari Wibowo menjadi Menko Perekonomian menggantikan Airlangga sekaligus Wakil Menko Perekonomian. Satu orang satu jabatan tampaknya terlalu sederhana.
Bahlil Lahadalia merangkap Menko Hilirisasi dan Energi sekaligus tetap Menteri ESDM. Jabatan koordinator baru, tetapi bukan kementerian baru. Jangan bingung. Kalau bingung, berarti kita belum mencapai level pencerahan kabinet.
Listyo Sigit pindah dari Kapolri menjadi KSP menggantikan Dudung. Suyudi Ario Seto menjadi Kapolri menggantikan Listyo. Pergantian ini banyak diapresiasi publik, mengingat polisi dapat predikat paling korup di Asia Tenggara.
Nur Purnomo dan Luki Alfirman menjadi Wakil Menkeu, Muhammad Saleh Mustafa Wakil Mentan, Irwan Meylano Wakil Menteri Kehutanan, Aryanto Wibowo Kepala BPKP, dan Nuzran Joher Kepala Ombudsman. Semua dilantik hari yang sama. Kalau ada katering nasi kuning, lengkap sudah pesta pernikahan massal pejabat negara.
Jumlah menteri tetap 48. Tidak ada kementerian baru. Hanya satu jabatan menko baru. Tetapi ada rangkap jabatan. Di luar sana lulusan cum laude sedang menganggur sambil memperbarui CV. Di dalam lingkaran kekuasaan, satu manusia bisa memperoleh dua kursi. Rupanya prinsipnya bukan “the right man in the right place”, tetapi “the right man gets another place”.
Lalu muncullah orang sakti di ruangan: Nusron Wahid, Menteri ATR/BPN. Kursinya luar biasa. Lebih kuat dari baja tulangan, lebih tahan banting dari wajan warung Padang. Anak buahnya ditangkap KPK pada pertengahan September 2026: Dirjen tertentu, Kepala Kantor Pertanahan Bogor, Kepala Kantor Pertanahan Tangerang, dan sejumlah orang kepercayaan Nusron.
Semuanya masuk radar KPK. Nusron? Masih duduk. Secara hukum, Nusron belum ditetapkan sebagai tersangka. KPK menyatakan akan menyelidiki keterkaitannya. Sementara bukti langsung yang dipublikasikan belum ada. Prabowo memilih menunggu proses hukum selesai.
Logis. Sebab kalau hukum belum selesai, kursi jangan dulu diajak panik. Nusron sempat menghilang dari publik. Dalam politik Indonesia, menghilang kadang dianggap tanda bahaya. Tapi bisa juga cuma sedang malas diwawancarai. Kita tidak tahu. Jangan menuduh, nanti kolom komentar berubah menjadi pengadilan negeri cabang Facebook.
Pengamat pun relatif minim komentar. Agung Baskoro menilai pergantian Kapolri secara teknokratis wajar karena Listyo sudah 5 tahun 8 bulan. Sementara secara politik dikaitkan dengan dugaan bersih-bersih poros Solo. Rocky Gerung dan Amir Hamzah memprediksi perombakan besar, tetapi lebih membahas mengapa dan kapan, bukan menilai pejabat baru. Maklum, menilai masakan sebelum matang sama saja mengkritik rendang ketika masih berupa sapi.
Akhirnya, reshuffle ketujuh memberi pelajaran penting. Kabinet boleh berganti tujuh kali, menteri tetap 48, jabatan bisa rangkap, anak buah bisa ditangkap, tetapi ada kursi ternyata punya daya tahan seperti baja, beton, titanium, doa, dan keberuntungan politik.
Satu Oktober, Kesaktian Pancasila (*)
Penulis: Rosadi Jamani